Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kudeta Tak Terbukti, SBY Jangan Telan Mentah Info Intelijen

Kompas.com - 27/03/2013, 10:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana kudeta yang dikabarkan akan terjadi pada tanggal 25 Maret 2013 nyatanya jauh dari kenyataan. Presiden yang khawatir akan upaya-upaya tidak konstitusional yang membuat gonjang-ganjing pemerintahan dinilai hanya menelan mentah-mentah informasi intelijen.

"Masukan atau temuan intelijen sah saja, tapi harus dianalisis, jangan dimakan mentah-mentah. Mana ada demo tanpa senjata yang jumlahnya puluhan ribu diartikan kudeta. Mana ada demo atau kegiatan elemen-elemen masyarakat membagikan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu diartikan kudeta," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (27/3/2013).

Menurut Tjahjo, pemerintah tak perlu khawatir terkait isu kudeta. Terlebih lagi, Presiden berkali-kali mengatakan bahwa pemerintah mengutamakan kepentingan rakyat dalam membuat kebijakan. "Harusnya pemerintah tidak perlu takut dikritik masyarakatnya," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, jika ada elemen masyarakat mengkritisi kebijakan pemerintah, itu sah-sah saja. Namun, kata Tjahjo, kritik ini tidak bisa langsung diartikan dengan melawan pemerintahan. Demikian pula aksi unjuk rasa yang mengkritisi kebijakan pemerintah. "Jangan pernyataan sikap partai/ormas atau bentuk unjuk rasa dikategorikan kudeta," tuturnya.

Kudeta dalam arti sebenarnya, lanjut Tjahjo, memerlukan keterlibatan militer hingga partai politik dan elemen masyarakat yang bersatu. Oleh karena itu, Tjahjo meminta Presiden tak lagi khawatir dan panik akan laporan intelijen. Presiden perlu menganalisis lebih jauh soal analisis intelijen. Jangan sampai, perkataan Presiden malah menimbulkan keriuhan di publik.

Beberapa waktu lalu, Presiden SBY mengundang mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya. Seluruh tamu SBY itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik. Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Presiden pun meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.

"Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi, kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.

Kepala BIN Marciano Norman juga sempat mengatakan tanggal 25 Maret 2013 adalah waktu unjuk rasa yang meminta agar pemerintahan yang ada saat ini mundur. Kelompok yang dimaksud ialah Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) pimpinan Ratna Sarumpaet dan Adhie Massardi. Namun, nyatanya, aksi demo besar-besaran yang dikhawatirkan itu hanya berujung pada pembagian sembako. Tak ada satu pun aksi unjuk rasa tanggal 25 Maret 2013 yang bergolak. Wacana kudeta hingga gonjang-ganjing pemerintahan pun menguap dengan sendirinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

    Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

    Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

    Nasional
    Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

    Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

    Nasional
    PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

    PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

    Nasional
    6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

    6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

    Nasional
    Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

    Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

    Nasional
    Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

    Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

    Nasional
    Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

    Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

    Nasional
    Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

    Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

    Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

    Nasional
    Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

    Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

    Nasional
    Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

    Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

    Nasional
    Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

    Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

    Nasional
    Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

    Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

    Nasional
    Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

    Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com