Qanun Dievaluasi

Kompas.com - 27/03/2013, 03:18 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Pemerintah pusat segera mengevaluasi Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Pemerintah Provinsi Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pun diminta untuk menyesuaikan qanun itu dengan hasil evaluasi pemerintah pusat.

Hal ini dikatakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Bali, Selasa (26/3). ”Hasil evaluasi akan diantar dan dibahas langsung dengan Gubernur dan pimpinan DPR Aceh,” katanya.

Dalam qanun (peraturan daerah) itu, bendera dan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditetapkan sebagai bendera dan lambang resmi Provinsi Aceh. Saat ini, kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, pemerintah pusat belum menerima qanun itu. Kemendagri mengirim kawat untuk meminta naskah qanun itu supaya bisa mengklarifikasinya. Apabila ada pertentangan dengan aturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum, pemerintah daerah harus merevisinya.

Nota kesepahaman Helsinki antara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan GAM memang memperbolehkan Aceh memiliki bendera, lambang, dan lagu himne. Namun, di bagian lain disebutkan, anggota GAM tidak lagi memakai seragam, lencana, atau simbol GAM setelah penandatanganan nota kesepahaman itu.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, turunan dari Undang-Undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan larangan memakai logo dan bendera gerakan separatis. Dalam penjelasan disebutkan, larangan itu terkait logo dan bendera bulan sabit yang digunakan GAM di Aceh.

Dalam pertemuan 3 November 2011 di Jakarta, lanjut Djohermansyah, Gubernur Aceh, Ketua DPR Aceh, serta tokoh masyarakat Aceh di Jakarta dan Aceh bertemu dengan pemerintah pusat, pakar, Hamid Awaluddin, dan inisiator perdamaian Aceh M Jusuf Kalla. Gubernur dan DPR Aceh menyampaikan bendera dan lambang lain.

Timbulkan perpecahan

Menurut Djohermansyah, pemerintah pusat berharap tak ada konflik baru di Aceh.

Pengamat sosial dan politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya, Selasa, mengingatkan, selain bertentangan dengan aturan mengenai lambang daerah yang berlaku di Indonesia, penetapan bendera dan lambang GAM sebagai bendera dan lambang Aceh juga berpotensi menimbulkan perpecahan di provinsi itu. Pemerintah pusat harus segera bersikap untuk menengahi persoalan ini.

Penolakan terhadap penggunaan bendera dan lambang GAM oleh masyarakat Gayo, yang adalah bagian dari Aceh (Kompas, 26/3), kata Kemal Fasya, memperlihatkan bendera dan lambang itu tidak merepresentasikan Aceh secara keseluruhan. Ada pihak yang belum didengarkan oleh DPR Aceh. (INA/HAN)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November Jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November Jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Nasional
PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

Nasional
Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Wapres Ma'ruf Soroti Ekspor Produk Halal RI Kalah dengan Brazil dan Australia

Nasional
Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Dini Hari, Polisi Tangkap Gus Nur di Kediamannya

Nasional
Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Nasional
Wapres: Indonesia Miliki Peluang Besar sebagai Produsen dan Pengekspor Produk Halal Terbesar di Dunia

Wapres: Indonesia Miliki Peluang Besar sebagai Produsen dan Pengekspor Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Jokowi Berterima Kasih dan Beri Penghormatan kepada Para Dokter

Jokowi Berterima Kasih dan Beri Penghormatan kepada Para Dokter

Nasional
Ma'ruf Amin: Indonesia Selama Ini Hanya Jadi Tukang Stempel Produk Halal Impor

Ma'ruf Amin: Indonesia Selama Ini Hanya Jadi Tukang Stempel Produk Halal Impor

Nasional
Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Nasional
Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Nasional
Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Nasional
Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X