Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Geledah Ruangan DPKAD Bandung

Kompas.com - 25/03/2013, 20:08 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Delapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang menggeledah ruangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jalan Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (25/3/2013). KPK melakukan penggeledahan di beragam tempat, termasuk ruang ini, terkait tertangkap-tangannya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, Jumat (22/3/2013), saat menerima suap yang diduga terkait perkara korupsi bantuan sosial Kota Bandung.

"Mungkin saja soal pengambilan dokumen," kata Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda saat ditemui wartawan di kantor Pemkot Bandung, Senin, (25/3/2013). Dia mengaku tidak tahu lebih banyak soal kedatangan para penyidik KPK tersebut.

Penyidik KPK datang sekitar pukul 16.00 WIB, menggunakan dua mobil. Sebelum menggeledah ruang DPKAD, KPK sempat memasuki ruangan Walikota Bandung Dada Rosada, namun, orang nomor satu di Kota Bandung itu tak ada di ruangannya. Sejak siang para wartawan pun sulit menemuinya, dan tak ada informasi yang didapat mengenai keberadaan Dada saat ini.

Sesudah 'mampir' di ruangan Dada, para penyidik KPK langsung menuju ruangan Asisten Daerah II bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Ubad Bachtiar. Tak lama berselang, tim KPK diantar Ubad ke ruangan DPKAD Kota Bandung. Ruang ini diyakini sebagai ruang pengolahan uang terkait dugaan korupsi bantuan sosial Kota Bandung yang merugikan negara Rp 66 miliar.

Berdasarkan pantauan di lapangan, KPK sempat kesulitan saat memasuki ruang DPKAD. Pintu ruangan itu terkunci. Butuh waktu sekitar 10 menit, sesudah Ubad meminta kunci ruangan pada pegawai Pemkot Bandung.

Tak hanya satu tempat

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK terkait kasus ini, tak hanya dilakukan di satu tempat. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan penggeledahan juga dilakukan di rumah dan ruang kerja pelaksana tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat dan Bendahara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Pupung.
"Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari sejumlah alat bukti terkait kasus dugaan korupsi suap dana bantuan sosial Pemkot Bandung," terangnya.

 

 

Seperti diketahui, KPK menangkap empat orang dalam operasi tangkap tangan di dua lokasi, Jumat (22/3/2013). Setyabudi dan Asep Triana ditangkap di ruang si hakim di PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Bandung. Sementara itu, Herry dan Pupung ditangkap di ruang kerja masing-masing di kantor Pemkot Bandung.

Keempatnya lalu menjalani proses pemeriksaan selama hampir satu hari. KPK juga mengamankan seorang petugas keamanan di PN Bandung untuk diperiksa. Dalam kasus ini Pupung tidak ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang lagi ditetapkan KPK sebagai tersangka adalah Toto Hutagulung, yang diduga sebagai orang yang menyuruh Asep mengantarkan uang ke Setyabudi.

Kasus tangkap tangan suap ini diduga terkait penanganan perkara korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung. Menurut hasil penyidikan lebih lanjut, KPK juga telah mencegah Wali Kota Bandung Dada Rosada. KPK akan segera menjadwalkan pemeriksaan untuk Dada sebagai saksi dari tiga tersangka, yakni Asep, Herry, dan Toto.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KPK Tangkap Tangan Hakim Bandung

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com