Presiden: Demokrasi Harus Tetap Berada di Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, meski kondisi perpolitikan semakin menghangat dan penuh dinamika hingga Pemilu 2014, demokrasi di Indonesia harus tetap berada di koridor konstitusi.

Hal itu dikatakan Presiden sesuai pertemuan dengan para pemimpin lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Pertemuan itu diikuti oleh Wakil Presiden Boediono, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman, dan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Hadir pula para menteri.

Presiden mengatakan, dalam pertemuan itu, dibicarakan pentingnya regulasi demokrasi. Jika dalam konstitusi diatur masa jabatan para pemimpin lembaga negara selama lima tahun, kata dia, itu harus dijalani sampai akhir masa jabatan.

"Stabilitas politik tetap penting. Bukan hanya khas Indonesia, negara-negara lain juga begitu. Kita menyoroti bahwa dalam demokrasi kebebasan itu mengemuka, tapi jangan melupakan pranata hukum yang harus kita patuhi. Kita ingin demokrasi kita makin bermartabat dan berkualitas," kata Presiden.

Presiden menambahkan, pertemuan tadi juga membahas masalah keamanan dalam negeri di masa mendatang. Terlebih lagi, kata dia, hingga tahun depan, suhu politik akan menghangat. "Tapi, keamanan jangan terganggu. Jika tidak aman, tentu tidak baik," pungkasnya.