Aduan Ibas Harus Tunggu Proses di KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Polda Metro Jaya diminta menerapkan aturan internal Polri ketika menangani laporan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas terkait dugaan pencemaran nama baik.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, Polri pernah mengeluarkan surat edaran Bareskrim dengan Nomor B/ 345 /III/ 2002 tertanggal 7 Maret 2005 . Isinya semacam juklak bahwa jika ada kasus korupsi dan pencemaran nama baik yang melibatkan para pihak yang sama, maka polisi harus mendahulukan penanganan kasus korupsinya.

"Artinya, jika sudah ada keputusan pengadilan, baru pencemaran nama baik diproses," kata Eva ketika dihubungi, Kamis ( 21/3/2013 ).

Sebelumnya, Ibas melaporkan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan melakukan pencemaran nama baik. Yulianis menyebut Ibas pernah mendapatkan uang sebesar 200.000 dollar AS dari perusahaannya saat Kongres Partai Demokrat di Bandung.

Eva mengatakan, jika Kepolisian mengusut aduan Ibas tanpa menunggu proses di Komisi Pemberantasan Korupsi hingga di Pengadilan Tipikor, akan mengganggu aspek teknis penyelidikan. Bahkan, kata dia, akan merusak komitmen bersama terhadap pemberantasan korupsi.

"Setiap warga negara memang berhak menuntut keadilan dan menempuh jalur hukum. Tetapi bagaimana keadilan seseorang itu diwujudkan oleh penegak hukum harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Saya berharap Polri tetap taat kepada SOP-nya. Hal itu berlaku bagi semua warga secara adil," pungkas Eva.

Seperti diberitakan, Nama Ibas disebut-sebut mendapatkan uang dari PT Anugerah Nusantara, perusahaan milik M Nazaruddin. Nama Ibas tertera pada dokumen yang diduga milik Yulianis. Dalam dokumen yang beredar itu tertulis, Ibas menerima uang sebesar 900.000 dollar AS. Dana tersebut diterima Ibas sebanyak empat kali. (Baca: Beredar Dokumen Ibas Terima 900.000 Dollar AS)

Ibas sudah membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Mantan anggota DPR itu menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan yang selama ini adalah tuduhan lama yang tidak valid.

"Saya tidak mengenal Yulianis, Saya juga tidak mengenal Mindo. Tuduhan tersebut sudah mencemarkan nama saya. Sudah saya katakan sebelumnya, 1.000 persen itu tidak benar," kata putera Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.