Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Premi BPJS Usulan Kemenkeu Diminta Diterima

Kompas.com - 19/03/2013, 13:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Besaran Premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diusulkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 15.483 sebaiknya diterima. Setelah program berjalan nantinya, baru dilakukan penyesuaian besaran PBI.

"Sebesar Rp 15.000 sudah tinggi menurut saya," kata Ascobat Gani dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia saat sosialisasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait Pengelolaan Jamkesmas periode 2010-2012 di Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Seperti diketahui, mendekati pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional awal 2014, besaran premi PBI masih diperdebatkan. Kementerian Keuangan mengusulkan Rp 15.483 per bulan per peserta, Kementerian Kesehatan Rp 22.201 per bulan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Rp 27.000 per bulan.

Ascobat mengatakan, jika besaran PBI Rp 22.000, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 25 triliun untuk 86,4 juta peserta BPJS. Dia menilai besarnya anggaran tersebut terlalu beresiko untuk tahap awal. Pasalnya, nantinya anggaran itu akan masuk ke APBD.

Ascobat meminta agar Kemenkes juga memikirkan anggaran untuk program kesehatan lainnya. Dia memberi contoh minimnya tenaga analis di Puskesmas di daerah, khususnya di kawasan Indonesia timur. Bahkan, kata dia, seluruh puskesmas di Flores Timur tidak punya tenaga analis.

Selain itu, tambah dia, ada pula anggaran promotif dan preventif untuk kesehatan masyarakat. Menurut dia, anggarannya bisa sama dengan anggaran untuk PBI, bahkan lebih. "Jadi kita coba Rp 15.000 di tahun pertama, nanti diperbaiki. Kalau tiba-tiba besar, kemana uangnya? Saya setuju tinggi, tapi pelan-pelan," kata dia.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, masalah premi PBI akan kembali dibahas Rabu (20/3/2013) besok. Menurut dia, besaran premi PBI usulan Kemenkes masih bisa berkurang. Ketika ditanya apakah premi Rp 15.000 cukup untuk pelayanan kesehatan, dia menjawab,"diusahakan pelayanan sebaik-baiknya."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Kolaborasi Pertamax Turbo dan Sean Gelael Berhasil Antarkan Team WRT 31 Naik Podium di Le Mans

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Nasional
Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Nasional
Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Nasional
Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Nasional
Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Nasional
Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Nasional
Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Nasional
Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Nasional
Pimpinan KPK Dinilai Tak Mau Tangkap Harun Masiku, Bukan Tidak Mampu

Pimpinan KPK Dinilai Tak Mau Tangkap Harun Masiku, Bukan Tidak Mampu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com