Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Premi BPJS Usulan Kemenkeu Diminta Diterima

Kompas.com - 19/03/2013, 13:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Besaran Premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diusulkan Kementerian Keuangan sebesar Rp 15.483 sebaiknya diterima. Setelah program berjalan nantinya, baru dilakukan penyesuaian besaran PBI.

"Sebesar Rp 15.000 sudah tinggi menurut saya," kata Ascobat Gani dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia saat sosialisasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait Pengelolaan Jamkesmas periode 2010-2012 di Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Seperti diketahui, mendekati pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional awal 2014, besaran premi PBI masih diperdebatkan. Kementerian Keuangan mengusulkan Rp 15.483 per bulan per peserta, Kementerian Kesehatan Rp 22.201 per bulan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Rp 27.000 per bulan.

Ascobat mengatakan, jika besaran PBI Rp 22.000, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 25 triliun untuk 86,4 juta peserta BPJS. Dia menilai besarnya anggaran tersebut terlalu beresiko untuk tahap awal. Pasalnya, nantinya anggaran itu akan masuk ke APBD.

Ascobat meminta agar Kemenkes juga memikirkan anggaran untuk program kesehatan lainnya. Dia memberi contoh minimnya tenaga analis di Puskesmas di daerah, khususnya di kawasan Indonesia timur. Bahkan, kata dia, seluruh puskesmas di Flores Timur tidak punya tenaga analis.

Selain itu, tambah dia, ada pula anggaran promotif dan preventif untuk kesehatan masyarakat. Menurut dia, anggarannya bisa sama dengan anggaran untuk PBI, bahkan lebih. "Jadi kita coba Rp 15.000 di tahun pertama, nanti diperbaiki. Kalau tiba-tiba besar, kemana uangnya? Saya setuju tinggi, tapi pelan-pelan," kata dia.

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, masalah premi PBI akan kembali dibahas Rabu (20/3/2013) besok. Menurut dia, besaran premi PBI usulan Kemenkes masih bisa berkurang. Ketika ditanya apakah premi Rp 15.000 cukup untuk pelayanan kesehatan, dia menjawab,"diusahakan pelayanan sebaik-baiknya."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com