Mencari Sosok Pemersatu dalam Suasana Prihatin

Bulan depan, Partai Demokrat sudah harus menyerahkan daftar calon anggota legislatif kepada Komisi Pemilihan Umum. Keberadaan ketua umum sangat penting karena tanda tangannya diperlukan agar daftar caleg itu sah. Sejak Anas Urbaningrum memutuskan berhenti dari posisi ketua umum setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, kursi Ketua Umum Partai Demokrat masih kosong.

Sempat dibicarakan bahwa Demokrat akan menerapkan opsi pelaksana tugas ketua umum yang ditunjuk Majelis Tinggi. Belakangan, opsi itu tidak terdengar lagi. Sejumlah anggota Dewan Pembina dan Majelis Tinggi menyatakan, Demokrat akan menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk memilih ketua umum baru.

Demokrat tampaknya tak mau ambil risiko pelaksana tugas ketua umum mereka ditolak KPU. Kalaupun KPU menerimanya, opsi itu tetap memiliki risiko besar: Demokrat digugat karena keberadaan pelaksana tugas yang dinilai pihak tertentu tidak sesuai konstitusi partai.

Sampai saat ini, DPP Partai Demokrat belum mengumumkan kapan dan di mana KLB bakal digelar. Namun, berdasarkan informasi yang beredar, KLB akan diadakan di Bali, akhir bulan ini.

Melihat situasi yang melatarbelakangi, KLB mendatang rasanya memiliki atmosfer berbeda. Semangat berkompetisi setiap kubu untuk memenangkan jago mereka mungkin tidak sebesar dalam kongres sebelumnya.

Setiap kubu di Partai Demokrat paham betul bahwa KLB digelar dalam kondisi penuh ”keprihatinan”. Mereka sadar, elektabilitas partai anjlok dan mantan ketua umum mereka mundur gara-gara tersandung kasus korupsi. Situasi ini bukan bekal yang bagus untuk menghadapi Pemilu 2014. Gagal memperbaiki elektabilitas, Demokrat bisa menjadi pecundang tahun depan. From hero to zero.

Siapa pun mengerti, KLB mendatang harus mampu menjadi titik pijakan awal bagi Demokrat untuk memperbaiki soliditas. KLB mendatang tak boleh menghasilkan benih konflik baru.

Perlu diingat pula, KLB diadakan di tengah kondisi ”darurat militer”. Kepemimpinan Demokrat sedang diambil alih Majelis Tinggi dalam rangka mengembalikan elektabilitas partai ke angka yang menggembirakan. Majelis Tinggi dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono, jenderal purnawirawan lulusan Akabri 1973.

Dalam konteks itu, bisa dipahami, pencalonan ketua umum berlangsung dengan cukup tenang. Tanpa banyak diketahui orang luar, Majelis Tinggi tampaknya mencoba menawarkan sejumlah nama calon ketua umum kepada para pemilik suara.

Koordinator Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menilai, langkah Majelis Tinggi itu tidak sama dengan upaya memaksakan calon tertentu. Apa yang terjadi adalah upaya berkompromi agar KLB nantinya tidak memicu perseteruan anyar.

Pada prinsipnya, menurut Salang, orang yang nanti menjadi ketua umum harus mampu menjadi sosok pemersatu.

Siapakah sosok calon ketua umum itu? Dalam waktu kurang dari dua minggu, pertanyaan tersebut mungkin akan terjawab. Harapannya, Demokrat mampu mengatasi problem internalnya. (A Tomy Trinugroho)