Ketua Umum Fokus Urus Partai

Jakarta, Kompas - Kompetisi untuk memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Demokrat pada kongres luar biasa, yang bakal digelar 30-31 Maret 2013 di Bali, diprediksi tidak akan berlangsung sengit. KLB kemungkinan hanya formalitas untuk mengesahkan calon yang diajukan Majelis Tinggi.

Pertarungan antarkubu sesungguhnya terjadi sebelum KLB. Menurut anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan, Rabu (13/3), semua DPC-DPD dipastikan mematuhi keputusan Majelis Tinggi. ”Yang paling penting, semua kader Demokrat dari 33 DPD dan 497 DPC menyatakan integritas dan loyal pada keputusan Majelis Tinggi,” kata Syarifuddin.

Syarifuddin tidak secara eksplisit menyatakan calon ketua umum tidak boleh merangkap jabatan. Meski demikian, dengan kondisi elektabilitas PD yang rendah saat ini, dibutuhkan ketua umum yang betul-betul fokus mengurus partai. Sebab, waktu yang tersisa untuk persiapan pemilu 2014 tinggal setahun, sementara target minimal elektabilitas adalah 15 persen. ”Kalau orang kerja itu dengan waktu hanya satu tahun, butuh konsentrasi tinggi. Kalau mobil itu speed-nya 200 kilometer per jam,” katanya.

Karena itu, Majelis Tinggi tengah menggodok sejumlah syarat untuk menjadi ketua umum. Misalnya saja, kata Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf, ketua umum harus fokus mengurus partai.

Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik mengaku tidak mengetahui sosok yang akan maju sebagai ketua umum. ”Saya benar-benar tidak tahu, tetapi yang pasti bukan SBY,” katanya.

”SBY tidak akan membiarkan (KLB) seperti kondisi di Bandung, tidak lepas begitu saja, kalau (SBY) punya calon,” kata Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla.

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana menambahkan, ketua umum akan dipilih oleh mereka yang punya hak pilih. Namun, untuk menghindari hal-hal seperti politik uang dan pasar bebas, seperti dalam Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung, aklamasi dimungkinkan dalam pemilihan ketua umum.

Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, memprediksi, KLB hanya menjadi ajang seremonial dan formalitas. Penentuan secara aklamasi itu punya dua fungsi, yaitu dapat mengamankan kepentingan SBY, keluarga, dan partai serta menjadi klarifikasi untuk membantah keretakan internal Demokrat.(WHY/ATO/DIK/NWO/FER)