KLB Hentikan Polemik Tentang Ketua Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk memilih ketua umum baru sebelum 9 April 2013, tidak hanya akan memberi kepastian hukum tentang siapa yang menandatangani daftar calon anggota legislatif sementara partai itu ke Komisi Pemilihan Umum. Namun juga dapat menghentikan polemik soal jabatan ketum Partai Demokrat saat ini.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, Minggu (10/3/2013) di Jakarta.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik menuturkan, partainya akan menggelar KLB sebelum 9 April 2013 yang artinya sebelum penyerahan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jero mengaku sudah diminta untuk mempersiapkan KLB. Pemilihan ketua umum baru Partai Demokrat melalui KLB, merupakan mekanisme yang paling seusai dengan AD/ART partai dan keputusan ini sudah melalui pembahasan di majelis tinggi partainya.

Qodari menduga, salah satu alasan KLB digelar, karena ada informasi bahwa KPU hanya menerima DCS yang ditandatangani ketum definitif.

"Yudhoyono selaku ketua majelis Partai Demokrat, agaknya juga ingin memastikan konsolidasi organisasi dan kader partainya dapat dilakukan dengan adanya ketum baru. Ketiadaan ketum definitif membuat transisi di partai itu jadi berkepanjangan," jelas Qodari.

Dengan segera digelarnya KLB, posisi Anas Urbaningrum yang "berhenti" sebagai ketum Partai Demokrat juga menjadi lebih jelas. Pasalnya, selama ini Anas hanya menyatakan "berhenti" dan bukan "mundur". Ia juga tidak menyerahkan surat tertulis. "Terpilihnya ketum baru produk KLB dapat menghentikan polemik soal jabatan ketum PD saat ini," kata Qodari.

Inisiatif KLB, menurut Qodari, sebaiknya memang datang dari majelis tinggi. Jika inisiatif datang dari permintaan DPD atau DPC, akan memunculkan kesan bahwa Yudhoyono tidak memahami aspirasi pengurus daerah.