DPC Demokrat Surabaya Tetap Tarik Biaya Pendaftaran Caleg

SURABAYA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Surabaya tetap akan menarik biaya dari calon anggota legislatif (caleg) untuk membiayai proses pendaftaran caleg. Padahal, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah melarang hal tersebut.

"Formulir itu memakai biaya. Kita akan melakukan seleksi caleg dengan mengundang tim seleksi dari universitas. Jadi semua itu butuh biaya," kata Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Dadik Risdariyanto saat dihubungi Antara, Rabu (6/3/2013).

Wakil Ketua Umum II DPP Partai Demokrat Max Sopacua saat di Ambon, Selasa (5/3/2013), mengatakan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melarang jajaran partai untuk semua tingkatan dari pusat hingga daerah memungut biaya dalam proses pendaftaran caleg. Max juga mengatakan, bila ada caleg yang telanjur menyetor biaya pendaftaran, maka harus segera dikembalikan. SBY juga mengarahkan penjaringan caleg memprioritaskan kader partai karena selama ini telah berkorban untuk kemajuan partai tersebut.

Mengenai larangan itu, Dadik mengatakan, biaya pencalonan caleg tidak bisa serta-merta dibebankan kepada partai. "Kita dapat dari mana? Anggaran di DPC juga terbatas. Uang itu juga untuk kepentingan caleg sendiri pada saat kampanye dan biaya saksi," ujarnya.

Sebelumnya, Dadik mengatakan bahwa setiap peminat yang mengambil formulir pendaftaran caleg wajib membayar Rp 1,5 juta. Selain itu, bakal caleg harus bisa menunjukkan bukti deposito minimal sebesar Rp 100 juta.

Ketua Tim Pencitraan DPC PD Kota Surabaya Rusli Yusuf mengatakan, setelah nama yang bersangkutan masuk daftar caleg tetap (DCT), maka ia harus langsung membayar Rp 20 juta per orang untuk biaya pencitraan PD yang elektibilitasnya kian merosot.

Mengenai kader demokrat yang aktif di kepengurusan, Dadik mengatakan pihaknya tetap akan memperhatikannya. "Memang ada prioritas bagi pengurus aktif. Prioritasnya ya soal nomor urut," katanya.

Dadik membantah bahwa adanya protes dari sejumlah pengurus PAC yang dulu mendukungnya menjadi Ketua DPC PD Surabaya karena menganggap Dadik ingkar janji dengan tidak memprioritaskan mereka dalam pencalegan. "Tidak ada janji soal itu. Semua kader sama. Kita mematuhi juknis partai," katanya.