Basuki: Jakarta Utang, Itu Menyesatkan!

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan banyak orang yang salah paham terkait utang Pemprov DKI sebesar Rp 355 miliar. Menurut Basuki, utang itu bukan karena pembeludakan pasien akibat penerapan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Jakarta sampai defisit Rp 300 miliar per tahun dari zaman kemarin bukan karena KJS. Jakarta utang, itu menyesatkan. Itu terlalu politis," kata Basuki saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Kantor IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2013).

"Faktanya, orang tidak mengerti dan saya juga menyayangkan, DPRD DKI banyak yang tidak mengerti. Mereka hanya ngotot masa ratusan miliar tidak cukup, yang benar saja. Itu semua ada hitungannya," tutur Basuki lagi.

Untuk menutupi kekurangan utang premi yang telah menunggak tahun lalu, kata Basuki, banyak anggota DPRD DKI yang tidak mengetahui hitungan tersebut. Basuki mengakui sering melakukan debat dengan anggota DPRD dan Dinas Kesehatan atas tunggakan utang tersebut.

"Banyak anggota DPRD yang tidak tahu hitungan ini. Saya kenapa bisa tahu karena waktu saya berdebat banyak yang tidak mengerti rupanya, hanya bicara total uang," kata Basuki.

Basuki juga menjelaskan kepada dokter-dokter yang hadir dalam acara tersebut mengenai persyaratan warga untuk mendapatkan KJS. Pemprov DKI memiliki target 4,7 juta jiwa yang menerima dengan rincian 3,5 juta warga sangat miskin yang pantas menerima.

"Kemarin DPR RI-nya menghitung 300 orang, lalu dinaikkan menjadi 1,2 juta orang miskin. Nah, ini yang terjadi. Ternyata orang Jakarta yang butuh tidak hanya 1,2 juta orang, tapi masih ada lagi 3,5 juta orang yang di luar pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS)," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan.

"Kalau 1,2 juta, kita punya alamat dan orang dengan tepat. Kenapa cuma 1,2 juta, padahal faktanya ditambah 3,5 juta. Ternyata yang digunakan pemerintah kita ada masalah, yang dia gunakan orang di bawah garis kemiskinan adalah orang yang konsumsi kalorinya 250 kalori per bulan," jelas Basuki.

Akhirnya, Pemprov DKI memutuskan yang dapat menerima KJS sebanyak 4,7 juta jiwa. Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan bagaimana standar para penerima KJS itu. Ia menjawab itu terkait dengan pembeludakan pasien akibat KJS dan rumah sakit pun kewalahan menyeleksi warga mana saja yang pantas mendapatkan KJS.

"Standarnya bagaimana, apakah naik mobil, punya rumah, TV sekian inci. Salah, Pak. Saya dari dulu menantang pemerintah pusat. Bapak melihat seseorang punya mobil motor belum tentu mau berobat karena semua kreditan. Semuanya bisa asal mereka mau berobat di puskesmas. Orang kaya boleh saja, asal masih punya malu," ujar Basuki.