Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlawanan Anas Menjadi Alat Tawar Politik

Kompas.com - 02/03/2013, 06:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum harus bijak menghadapi tuntutan banyak pihak yang memintanya mengungkap kasus korupsi yang ia ketahui. Situasi politik sekarang harus dilihat sebelum mengambil langkah.

”Kalau memang yang akan diungkap Anas itu bisa membuat situasi politik sangat panas dan bisa mengganggu stabilitas nasional, dia harus benar-benar mempertimbangkannya,” kata pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, Jumat (1/3/2013), di Jakarta.

Namun, kata Sukardi, Anas punya hak untuk melakukan perlawanan dengan mengungkap kasus korupsi lain yang diketahuinya. ”Pengungkapan itu akan menjadi bagian dari bargaining (alat tawar) politik Anas di internal Demokrat. Dan, itu sah dilakukan,” tuturnya.

Menurut Sukardi, saat ini memang ada banyak pihak yang ingin membuat kasus Anas menjadi momentum untuk mengungkap praktik kriminalisasi dalam politik di Indonesia. ”Kalau istilah saya, ada yang ingin mendorong Anas menjadi whistle blower untuk mengungkap praktik ’demokrasi kriminal’ yang sedang terjadi,” katanya.

Namun, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oce Madril, mengatakan, Anas belum mengungkap informasi baru. Jika ”halaman baru” yang diisyaratkan bakal dibuka Anas ternyata data lama, Anas tidak memberikan perkembangan baru. Seolah-olah dia menampilkan diri sebagai korban atau dizalimi.

”Sampai sekarang, komentar Anas justru hanya menjadi pencitraan, permainan retorika, atau jadi gosip-gosip politik,” katanya. Untuk menghindari itu, Anas diminta sungguh-sungguh mau membongkar kasus-kasus korupsi yang ia ketahui.

Kemarin, dua rombongan mendatangi kediaman Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur. Massa dari Aliansi Nasional Anti SBY (ANAS) mendatangi kediaman Anas sekitar pukul 10.00. Setelah bertemu Anas, mereka sempat melakukan orasi di samping rumah Anas. Koordinator ANAS Asbit Patanagara mengungkapkan, pihaknya ingin mendukung niat Anas untuk membuka kasus-kasus korupsi yang diketahuinya.

Sekitar pukul 15.00, massa dari Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 juga mendatangi rumah Anas, tetapi tak bisa mendekat karena dihadang polisi. Sekretaris Jenderal Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Hasbi Ibrahim mengatakan, ”Pak Anas jangan hanya banyak bicara, tapi buktikan berani bongkar kasus-kasus korupsi besar.”

Sementara itu, pengacara Anas, Firman Wijaya, mengatakan, kliennya tidak pas diposisikan sebagai justice collaborator (rekan keadilan). Posisi justice collaborator hanyalah untuk orang yang terlibat dalam kasus hukum. (K02/IAM)

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

    Nasional
    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Nasional
    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

    Nasional
    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Nasional
    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    Nasional
    Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Nasional
    Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

    Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

    Nasional
    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Nasional
    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Nasional
    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Nasional
    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Nasional
    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

    Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com