"Data Ibas Terima 900.000 Dollar AS Bisa Diketik"

Kompas.com - 01/03/2013, 18:03 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengkritik beredarnya sebuah laporan keuangan yang menyebutkan nama Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menerima uang senilai 900.000 dollar AS. Menurut Marzuki, laporan itu bisa saja sengaja dibuat seseorang.

"Data enggak ada judulnya gimana. Apa itu? Itu urusan KPK-lah. Kan di situ banyak nama yang harus diteliti, diklarifikasi, dan harus diuji," tukas Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Jumat (1/3/2013).

Ia mengatakan, publik jangan berfantasi dengan menganggap data itu sahih dan valid sehingga bisa disebarkan begitu saja. "Itu (data) bisa saja diketik," imbuhnya.

Marzuki menilai penjelasan dari Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin tentang keterlibatan Ibas sudah jelas. Dalam penjelasannya, Amir mengatakan bahwa Ibas sama sekali tidak disebut mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin dalam sidang Dewan Kehormatan seperti yang dituding Anas.

Marzuki menilai, jika seseorang terlalu banyak menaruh curiga, tidak akan ada lagi kebaikan di negeri ini. Ia memastikan data itu sama sekali tidak berpengaruh pada Demokrat.

"Tidak ada urusan dengan Demokrat. Apa urusannya, kan ada nama-nama lainnya," ucap Marzuki.

Ia pun mengkritisi media yang selalu menampilkan Anas setiap harinya. Setiap pagi hingga malam, katanya, kalimat Anas dalam pidato pengunduran dirinya selalu diulang dalam pemberitaan televisi.

"Saya lihat ucapan Anas itu pagi, siang, sore, malam. Selalu diulang-ulang, 'Ini halaman pertama, masih ada halaman-halaman berikutnya'. Ini kayaknya di republik ini enggak ada berita baiknya," ucapnya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

Baca tentang


    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

    KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

    Nasional
    Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

    Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

    Nasional
    Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

    Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

    Nasional
    Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

    Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

    [POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

    Nasional
    Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

    Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

    Nasional
    Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

    Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

    Nasional
    Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

    Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

    Nasional
    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Nasional
    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Nasional
    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Nasional
    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Nasional
    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    Nasional
    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X