Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Gangguan Keamanan Tak Bisa Dibiarkan

Kompas.com - 22/02/2013, 18:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, meski pendekatan pemerintah dalam mengatasi permasalahan Papua telah berubah dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan, namun gangguan keamanan tidak dapat dibiarkan.

"Pemerintah memprioritaskan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk saudara kita di Papua.Tetapi tidak mungkin dibiarkan gangguan keamanan yang selama ini terjadi," kata Presiden Yudhoyono, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Pemerintah, kata Presiden, telah melakukan sejumlah kebijakan dan program aksi di Papua untuk mengubah pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan, termasuk alokasi dan distribusi anggaran serta sejumlah langkah agar taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan dari masa ke masa.

Namun, menurut Presiden, kedaulatan negara dan keutuhan teritorial tentu tetap harus dijaga. "Situasi sosial keamanan harus dijaga dan hukum harus ditegakkan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyebutkan, penyerangan dan penghadangan oleh kelompok bersenjata di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya dan Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, menyebabkan delapan orang anggota TNI tewas.

Menurut Djoko, ada dua peristiwa penembakan yang terjadi. Pertama, peristiwa penyerangan terhadap pos Satgas TNI di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya oleh kelompok bersenjata sekitar pukul 09.30 WIT, sehingga menyebabkan satu orang anggota TNI bernama Pratu Wahyu Bowo tewas karena mengalami luka tembak di bagian dada dan leher.

Peristiwa kedua, terjadi sekitar pukul 10.30 WIT, di mana terjadi penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak terhadap 10 anggota Koramil Sinak, Kodim 1714/Puncak Jaya, yang sedang menuju Bandara Sinak untuk mengambil logistik dan radio kiriman dari Nabire. Peristiwa penyerangan itu menyebabkan tujuh orang tewas.

Ketujuh korban yang tewas adalah Sertu Ramadhan, Sertu M Udin, Sertu Frans, Sertu Edi, Praka Jojon, Praka Wemprik dan Pratu Mustofa.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com