Ketua DPD: Otsus di Papua Perlu Dievaluasi

MANADO, KOMPAS.com — Penembakan terhadap aparat keamanan oleh anggota gerakan separatis yang terus terjadi di Papua menunjukkan belum stabilnya politik dan keamanan di wilayah itu. Efektivitas otonomi khusus (otsus) di Papua pun dipertanyakan.

"Kasus semacam ini, kan, berulang-ulang dilakukan kelompok separatis. Otsus perlu dievaluasi kembali. Ada kesan, yang menikmati otsus di Papua selama ini adalah elite (politik) saja. Untuk itu, perlu supervisi dari pemerintah pusat agar pembangunan di sana betul-betul terasa hingga akar rumput," kata Ketua DPD Irman Gusman, Kamis (21/2/2013) di Manado.

Ia menyampaikan hal itu terkait peristiwa baku tembak di Puncak Jaya, Papua, yang dikabarkan telah menewaskan sedikitnya delapan anggota TNI.

Menurut Irman, perlawanan gerakan separatis itu tidak terlepas dari kondisi pembangunan saat ini. "Di papua, meskipun otsus sudah berjalan lama, perhatian dari pusat sudah tinggi, tetapi pembangunan infrastruktur masih sangat lemah. Faktanya, memang masih ada kesenjangan pembangunan di kawasan barat dan timur. Padahal, kawasan timur ini sebetulnya adalah masa depan Indonesia," tuturnya.

Untuk itu, ia menyarankan perlunya perubahan paradigma pembangunan yang bottom up yang berorientasi kesejahteraan sesuai budaya lokal di Papua. Di lain pihak, menurut dia, aparat keamanan perlu membangun pendekatan dan komunikasi intensif dengan masyarakat lokal.