Tolak Politisi Bermasalah

Jakarta, Kompas - Partai-partai politik diminta serius mengajukan politisi berintegritas dan bekerja untuk rakyat sebagai calon anggota legislatif Pemilu 2014. Pada saat bersamaan, masyarakat perlu mencatat dan menolak politisi bermasalah, termasuk yang terlibat dalam kasus korupsi.

Desakan itu disampaikan Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow dan peneliti Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan, secara terpisah di Jakarta, Rabu (20/2).

Jeirry mengungkapkan, partai-partai diminta lebih terbuka dalam merekrut caleg. Patut dihargai beberapa partai yang berkomitmen untuk mengumumkan daftar caleg sementara kepada publik untuk minta masukan dari masyarakat.

”Partai diharapkan tidak lagi mengajukan politisi bermasalah itu. Jika tetap ngotot mengajukan mereka, rakyat tidak akan memilihnya dan citra partai bisa turun,” katanya.

Bagi Abdullah, rekrutmen caleg merupakan proses penting karena menentukan wajah parlemen selama lima tahun mendatang. Ini menjadi ujian komitmen parpol membangun DPR dan DPRD mendatang.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Sri Nuryanti, mengatakan, masyarakat Indonesia makin rasional dan loyalitasnya terhadap partai tidak membabi buta. Karena itu, sosok caleg lebih menentukan dibandingkan dengan preferensi terhadap partai politik.

”Mereka akan mempertimbangkan memilih calon lain yang lebih bersih,” kata Yanti.

Golput melonjak

Dalam diskusi ”Distrust Rakyat pada Partai Politik: Proyeksi Pemilu 2014” di Jakarta, kemarin, mengemuka, runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap parpol dikhawatirkan membuat golongan putih (golput) dalam Pemilu 2014 melonjak.

Pembicara diskusi, pengajar Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Alfan Alfian, mengatakan, tingkat partisipasi politik dalam Pemilu 2014 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu 2009. Angka golput Pemilu 2009 mencapai 39,1 persen. ”Partisipasi politik Pemilu 2014 saya kira akan memiliki wajah suram,” ujarnya.

Rendahnya partisipasi politik itu, kata Alfan, terjadi karena rakyat makin tidak percaya terhadap parpol. Korupsi yang dilakukan elite partai membuat rakyat tak bersimpati pada parpol.

Mantan Ketua Bidang Internal Partai Nasdem Endang Tirtana memaparkan, tingginya angka golput menjadi masalah yang berulang sejak Pemilu 2004.

Pada Pemilu 1999, angka partisipasi tinggi karena ada euforia politik setelah reformasi terjadi. ”Selain itu, pada masa itu, ideologi parpol masih jelas, antara religius dan nasionalis-sekuler,” paparnya. (IAM/ONG/K02)