Kompas.com - 15/02/2013, 09:23 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menentukan status hukum Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum melalui gelar perkara Hambalang yang dijadwalkan pada Jumat (15/2/2013). Informasi mengenai gelar perkara atau ekspose Hambalang ini disampaikan Wakil Ketua KPK Zulkarnaen.

"Ya di tingkat pimpinan rencananya begitu," kata Zulkarnaen kepada wartawan, Jumat. Melalui gelar perkara, KPK akan menentukan apakah penyelidikan Hambalang dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.

Jika naik ke tahap penyidikan, itu artinya ada tersangka baru dalam kasus ini. Seperti diketahui, nama Anas Urbaningrum kembali santer disebut terkait kasus Hambalang setelah beredar dokumen semacam surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas.

Dalam dokumen yang diduga draf sprindik itu, Anas disebut sebagai tersangka atas penerimaan gratifikasi saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, KPK membantah telah menetapkan Anas sebagai tersangka. Kini, KPK tengah menyelidiki keaslian dokumen semacam sprindik yang beredar tersebut. Jika memang asli, KPK akan mengusut pihak internal yang diduga membocorkan dokumen tersebut ke media.

Mobil Harrier

Wakil Ketua KPK lainnya, Adnan Pandupraja, Rabu (13/2/2013), mengungkapkan, pengusutan indikasi dugaan penerimaan gratifikasi berupa Toyota Harrier oleh Anas sebenarnya sudah memenuhi unsur. Hanya saja, Adnan beranggapan kalau penerimaan Harrier itu terlalu kecil bagi KPK untuk menjadikan Anas sebagai tersangka.

"Kasus Harrier sudah sangat memenuhi unsur, tapi Harrier nilainya di bawah Rp 1 miliar. Saya berpendapat ini bukan level KPK," katanya. Oleh karena itu, menurutnya, KPK tengah memperdalam indikasi keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang tersebut. KPK, kata Adnan, akan mengaitkan ke level tindak pidana yang lebih tinggi lagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mengenai mobil Harrier, informasi dari KPK yang diterima Kompas menyebutkan kalau bukti kepemilikan mobil itu sudah dikantongi KPK. Mobil tersebut dibeli di sebuah dealer Toyota Harrier pada November 2009 di Duta Motor Pecenongan, Jakarta Pusat. Mobil mewah berpelat nomor B 15 AUD itu diduga dibelikan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya karena telah memenangi tender proyek Hambalang.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

    Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

    Nasional
    Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

    Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

    Nasional
    Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

    Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

    Nasional
    Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

    Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

    Nasional
    UPDATE 8 Desember: 378.197 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,09 Persen

    UPDATE 8 Desember: 378.197 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,09 Persen

    Nasional
    UPDATE 8 Desember: Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

    UPDATE 8 Desember: Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

    Nasional
    Eijkman: Belum Ada Laboratorium WGS yang Laporkan Varian Omicron

    Eijkman: Belum Ada Laboratorium WGS yang Laporkan Varian Omicron

    Nasional
    KSP: 4 Orang di Kabupaten Bekasi Terinfeksi Varian Delta, Bukan Omicron

    KSP: 4 Orang di Kabupaten Bekasi Terinfeksi Varian Delta, Bukan Omicron

    Nasional
    UPDATE 8 Desember: Ada 5.861 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 8 Desember: Ada 5.861 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 8 Desember: Bertambah 351, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.109.068

    UPDATE 8 Desember: Bertambah 351, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.109.068

    Nasional
    UPDATE 8 Desember: Ada 5.363 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 8 Desember: Ada 5.363 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 8 Desember 2021: Bertambah 16, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Kini 143.909

    UPDATE 8 Desember 2021: Bertambah 16, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Kini 143.909

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 264, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.340

    UPDATE: Bertambah 264, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.340

    Nasional
    Kata Farmalab soal Kabar Varian Corona Omicron Terdeteksi di Kabupaten Bekasi

    Kata Farmalab soal Kabar Varian Corona Omicron Terdeteksi di Kabupaten Bekasi

    Nasional
    Baleg Setujui Draf RUU TPKS, Ketua Panja: Kita Punya Satu Etape Lagi

    Baleg Setujui Draf RUU TPKS, Ketua Panja: Kita Punya Satu Etape Lagi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.