Kompas.com - 14/02/2013, 07:34 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim sekaligus Juru Bicara (Jubir) Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar diminta tidak mengintervensi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akil diharapkan berfokus pada tugasnya sebagai hakim serta Jubir MK dan tidak bersikap seperti pengamat atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

"Komentar Jubir MK itu sudah mengintervensi KPK yang sedang melakukan pembenahan ke dalam, apalagi menilai soal pelanggaran etika," kata Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika di Jakarta, Kamis (14/2/2013).

Hal itu dikatakan Pasek menanggapi pernyataan Akil yang menyebut Wakil KPK Adnan Pandupradja tidak dapat menarik parafnya dalam surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Penarikan paraf Adnan atas sprindik Anas dinilai membuktikan pimpinan KPK itu lalai dalam tugas.

"Ketentuan sudah jelas, dia lalai jalankan tugas. Adnan melanggar etik," kata mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI periode 2004-2006 itu.

Pasek menyinggung kebiasaan para hakim MK berkomentar masalah yang bukan porsinya. Sebaiknya, Pasek menyarankan mereka, khususnya Akil, mengundurkan diri sebagai hakim lalu kembali menjadi politisi. Pasek menilai karakter politisi di Akil masih sangat kental.

"Berlakulah sebagai hakim. Jangan bernostalgia lagi menjadi anggota DPR karena fungsi, tugas, dan kewenangannya berbeda. Ini tidak elok. Kalau mau bicara ke publik, jelaskan saja apa yang dilakukan MK. Enggak usah mengajari KPK," pungkas Pasek.

Sebelumnya, Adnan menjelaskan dokumen draf sprindik yang ditandatanganinya merupakan berkas asli. Pada Kamis (7/2/2013) malam, dokumen itu masuk ke meja Adnan. Ada lebih dari satu kopian dokumen yang masuk. Satu berkas kopian hanya memuat tanda tangan Ketua KPK Abraham Samad, sementara kopian lainnya memuat paraf para pimpinan, deputi, direktur, dan penyidik atau penyelidik yang tergabung dalam satuan tugas Hambalang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat itu, Adnan melihat ada dua paraf pimpinan dalam draf tersebut, yakni paraf Abraham dan Wakil Ketua KPK lainnya, Zulkarnaen. Dalam dokumen itu, kata Adnan, disebutkan sudah ada gelar perkara yang dilakukan sehingga dia langsung memarafnya.

Namun, keesokan paginya, Adnan mengetahui gelar perkara besar yang melibatkan pimpinan KPK belum dilakukan. Dia pun langsung menarik kembali parafnya dari draf sprindik tersebut. "Memang ada gelar perkara, tapi tidak diikuti pimpinan, maka saya cabut pada Jumat pagi," tambah Adnan.

Dia juga menegaskan, KPK belum menetapkan Anas sebagai tersangka. Dokumen serupa sprindik atas nama Anas beredar melalui media masa pada Jumat ( 8/2/2013 ) pekan lalu. Dalam dokumen itu disebutkan, Anas menjadi tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi ketika masih menjadi anggota DPR. Dokumen ini muncul setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta KPK untuk memperjelas status hukum Anas.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, gelar perkara dengan pimpinan terkait Hambalang baru akan dilakukan pekan depan. Dia pun berharap lima unsur pimpinan KPK dapat lengkap sehingga keputusan yang diambil dalam gelar perkara itu bisa menjadi dasar bagi KPK untuk meningkatkan penanganan Hambalang ke tahap penyidikan ataupun tidak.

Berita-berita terkait bisa diikuti di topik pilihan: SKANDAL PROYEK HAMBALANG

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

    Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

    Nasional
    UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

    UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

    Nasional
    UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

    UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

    Nasional
    Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

    Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

    Nasional
    Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

    Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

    Nasional
    BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

    BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

    Nasional
    UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

    Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

    Nasional
    Kabut dan Abu Vulkanik Sebabkan Sejumlah Titik Dekat Gunung Semeru Alami Kegelapan

    Kabut dan Abu Vulkanik Sebabkan Sejumlah Titik Dekat Gunung Semeru Alami Kegelapan

    Nasional
    Erupsi Gunung Semeru, BNPB Sebut Belum Ada Laporan Korban Jiwa

    Erupsi Gunung Semeru, BNPB Sebut Belum Ada Laporan Korban Jiwa

    Nasional
    BNPB: Guguran Awan Panas Semeru Mengarah ke Pronojiwo

    BNPB: Guguran Awan Panas Semeru Mengarah ke Pronojiwo

    Nasional
    Bupati Lumajang: Sabtu Pagi Terpantau Aman, Begitu Hujan Tiba-tiba Awan Turun dari Semeru

    Bupati Lumajang: Sabtu Pagi Terpantau Aman, Begitu Hujan Tiba-tiba Awan Turun dari Semeru

    Nasional
    Status UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat Jadi Angin Segar bagi Daerah

    Status UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat Jadi Angin Segar bagi Daerah

    Nasional
    Detik-detik Kronologi Erupsi Gunung Semeru

    Detik-detik Kronologi Erupsi Gunung Semeru

    Nasional
    Bupati Lumajang: Semeru Keluarkan Lava Pijar Sejak Sabtu Dini Hari

    Bupati Lumajang: Semeru Keluarkan Lava Pijar Sejak Sabtu Dini Hari

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.