Ini Bukan Soal Anas Tersangka atau Tidak

AMBON, KOMPAS.com — Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Melkias Frans mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk mengambil alih kewenangan Ketua Umum Anas Urbaningrum.

"Kami setia kepada Partai Demokrat, dan oleh karena itu kami sangat mendukung keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat," kata Frans saat dihubungi, Rabu (13/2/2013).

Frans mengungkapkan, langkah yang diambil Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah sangat tepat untuk membenahi berbagai persoalan yang saat ini melilit partai tersebut.

"Karena pemberitaan korupsi Pak Anas yang saat ini ditangani KPK begitu kencang, maka sudah sangat benar partai harus diambil alih dulu oleh Majelis Tinggi sehingga DPP dapat dibenahi dan Pak Anas dapat menyelesaikan persoalan hukumnya dulu," ungkap Frans.

Frans menjelaskan, meski belum menjadi tersangka, saat ini Anas sedang dililit persoalan hukum. Dampaknya, elektabilitas partai saat ini merosot tajam. Keputusan pengambilalihan merupakan kewenangan Majelis Tinggi partai, dan hal itu wajib dilakukan serta harus didukung.

"Ini bukan soal Pak Anas ditetapkan menjadi tersangka atau tidak, tapi dari berbagai hasil survei elektabilitas partai sangat merosot, makanya langkah Majelis Tinggi itu sudah sangat tepat," ujar Frans.

Meski mendukung keputusan Majelis Tinggi Partai, Frans enggan mengakui kalau DPD Demokrat Maluku lebih membela SBY daripada Anas Urbaningrum. Dia bahkan mengatakan, jika persoalan hukum Anas sudah selesai, kewenangan tersebut pasti akan dikembalikan lagi.

"Kami mencintai partai dan setia kepada partai, Pak Anas juga masih menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Namun, saat ini beliau sedang terbelit masalah hukum, nanti kalau sudah selesai pasti kewenangannya dikembalikan lagi," kata Frans.

Frans juga menjelaskan, pada tanggal 17 Februari mendatang, Partai Demokrat akan menggelar Rapimnas untuk membahas sejumlah persoalan yang menerpa Partai Demokrat, khususnya menyangkut masalah yang dihadapi partai dan pengambilalihan kewenangan ketua umum.

"Nanti tanggal 17 Februari seluruh unsur pimpinan DPD dan DPC akan hadir, nanti di sana baru dijelaskan mengapa Majelis Tinggi mengambil alih kewenangan ketua umum partai," tegasnya. 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada Jumat (8/2/2013) malam, SBY menyatakan mengambil alih kepemimpinan partai tersebut. SBY juga meminta agar Anas fokus pada kasus hukum yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara Anas Urbaningrum menilai, tak tepat kata "nonaktif" digunakan untuk menggambarkan kondisinya saat ini. "Bukan dinonaktifkan sebagai ketua umum, tidak ada penonaktifan," ujar Anas di kediamannya di Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Sabtu (9/2/2013) pagi.

Selengkapnya, ikuti di topik pilihan:
Kemelut Demokrat