Keputusan SBY Bisa Jadi Blunder Politik

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono perlu hati-hati dengan keputusannya untuk memimpin langsung penataan dan penertiban di partainya. Tindakan itu berpotensi menjadi "blunder" politik yang membuat negara karam.

"Pidato Yudhoyono pada Jumat (8/2/2013) malam, mengesankan telah terjadi pengambilalihan kendali Partai Demokrat oleh Yudhoyono," kata M Qodari dari Indo Barometer, Sabtu (9/2/2013) di Jakarta.

Jumat malam, di rumah pribadinya di Cikeas, Yudhoyono menyatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tetap pada posisinya, namun dia diminta memfokuskan diri kepada upaya menghadapi kemungkinan proses hukum di KPK. Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Yudhoyono, selanjutnya menjadi pengendali utama partai.

Keputusan tersebut, menurut Qodari, dapat mengurangi konsentrasi Yudhoyono dalam mengurus pemerintahan. Jika kekhawatiran ini terjadi, kinerja pemerintahan akan semakin turun.

Jika kinerja pemerintah turun, lanjut Qodari, elektabilitas Partai Demokrat juga akan semakin turun, bahkan dapat di bawah angka saat ini yang diduga sekitar delapan persen. Lebih dari itu, target-target pemerintahan bisa tidak tercapai.

"Jangan sampai gara-gara menyelamatkan partai, negaranya yg karam," pinta Qodari.