Perbaiki Sistem Politik Rusak
”Sangat mahal PKS mendapat musibah ini. Saya berharap peristiwa ini jadi momentum PKS untuk balik dan membuktikan bahwa tanpa membangun sistem yang efektif dan terkontrol, madu kekuasaan tetap akan menggoda,” kata peneliti senior Centre for Strategic and International Studies, J Kristiadi, di Yogyakarta, Jumat (1/2).
Menurut dia, kepada masyarakat, PKS harus membuktikan diri sebagai ujung tombak melawan sistem yang rusak. Tersandungnya Presiden PKS merupakan isyarat kuat kerusakan sistem parpol yang harus segera diperbaiki. ”PKS dan parpol-parpol lain harus membuat regulasi yang memuat sanksi ketat bagi para kadernya. Selain itu, sistem parpol juga harus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengaksesnya sehingga kontrolnya jelas,” paparnya.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan juga menyarankan PKS melakukan perbaikan internal. ”Ini momentum introspeksi dan perubahan bagi PKS serta memperkuat komitmen melawan korupsi. Bukan hanya verbal saja sebagai partai yang mengusung agama, PKS seharusnya tahu bahwa suap dan korupsi adalah hal yang tidak benar,” katanya.
Semestinya PKS bisa memberi contoh jika memang serius hendak melakukan perbaikan dengan menyerahkan kader-kader PKS yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Partai nasionalis atau partai sekuler, seperti Partai Demokrat saat Andi Mallarangeng ditetapkan menjadi tersangka, tidak resisten. Jadi, yang harus dilakukan PKS adalah tidak resisten dengan mencari kambing hitam, tetapi ikut membantu KPK mengungkap kasus ini agar menjadi terang benderang.
Secara terpisah, peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, mengemukakan, tingginya biaya untuk jadi calon anggota legislatif merupakan penyebab maraknya korupsi politik. Menurut dia, sistem politik dan pemilu memang didesain berbiaya mahal.
Ketua DPR Marzuki Alie mengakui, korupsi politik terjadi karena tidak ada kejelasan peraturan tentang pendanaan parpol. Parpol juga tidak diberi kewenangan mencari sumber dana lain di luar iuran anggota, sumbangan pribadi dan perusahaan, serta bantuan pemerintah.
Politisi Partai Demokrat ini berharap parpol diberi kewenangan membuat badan usaha sebagai sumber dana parpol. ”Selama ini, yang terjadi orang pribadi mendirikan perusahaan dengan mengatasnamakan partai, setelah itu lepas. Karena itu, lebih baik partai yang mendirikan perusahaan,” katanya.
Setelah kasus dugaan korupsi menimpa Luthfi, PKS secara keseluruhan menerima dampaknya. Di Yogyakarta, misalnya, beberapa spanduk sindiran terbentang di perempatan jalan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DI Yogyakarta Sukamto segera memerintahkan kadernya untuk mencopotnya.
Terpopuler
Now Trending
