Baik Siswono, Danang, maupun Kristiadi sependapat bahwa parpol menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas praktik korupsi politik. Pasalnya, parpol merupakan mesin untuk memproduksi pejabat, baik anggota legislatif maupun pemimpin di lembaga eksekutif dari tingkat pusat hingga daerah.
Siswono pun berharap semua parpol dapat memperbaiki pola perekrutan calon pejabat negara, khususnya calon anggota legislatif (caleg).
”April, parpol harus menyerahkan DCS (daftar caleg sementara). Kalau saja caleg yang diajukan adalah orang-orang baik, maka yang terpilih menjadi anggota DPR adalah yang terbaik dari yang baik,” katanya. Danang mengusulkan Komisi Pemilihan Umum membuat peraturan berupa kewajiban parpol untuk menyerahkan laporan keuangan.
Di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengatakan, dalam penempatan caleg di semua daerah pemilihan, partai tetap memberlakukan seleksi ketat dengan mengutamakan jejak rekam caleg yang tidak pernah tersangkut kasus korupsi.