Jokowi: Kerugian Banjir Capai Rp 20 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com — Banjir yang menerjang Ibu Kota ternyata menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, kerugian akibat banjir yang melanda Ibu Kota kali ini diperkirakan Rp 20 triliun.

"Kerugian akibat banjir tidak sedikit. Kalau dihitung-hitung, total kerugian banjir pada tahun ini kira-kira mencapai Rp 20 triliun," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa, (22/1/2013).

Oleh karena itu, Jokowi menyarankan agar anggaran yang digunakan untuk membayar kerugian akibat bencana banjir lebih baik dialokasikan untuk pembangunan terowongan multifungsi atau deep tunnel.

"Deep tunnel ini merupakan solusi banjir jangka panjang. Jadi, daripada terus mengeluarkan uang untuk membayar kerugian, lebih baik kita membangun deep tunnel," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pembangunan deep tunnel penting untuk dilaksanakan karena dianggap sebagai suatu skenario paling ampuh untuk mengantisipasi banjir di Ibu Kota.

"Kita memang harus punya skenario untuk menghadapi banjir. Melalui deep tunnel, ketika air telah mencapai bibir tanggul dan bahkan sampai jebol, kita sudah tahu ke mana air tersebut harus dialirkan," katanya.

Pembangunan deep tunnel membutuhkan biaya sekitar Rp 16 triliun, sedangkan total kerugian banjir mencapai Rp 20 triliun. Menurutnya, lebih baik membangun deep tunnel daripada membayar kerugian.

"Kalau memang pembangunan deep tunnel ini dirasa berat dari sisi anggaran, kita bisa ajak juga pihak swasta untuk ikut masuk ke proyek ini. Kita ajak mereka untuk ikut berinvestasi dalam deep tunnel," kata Jokowi.

Secara terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Ferrial Sofyan meminta agar DKI segera membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mengimplementasikan visi dan misi yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.

"Silakan disisipkan dalam RPJMD. Dengan penggunaan RPJMD itu, sah-lah kita untuk melakukan kegiatan seperti yang gubernur minta, seperti deep tunnel yang belum tercantum dalam RPJMD 2012-2017. Kita sarankan, RPJMD segera dibereskan sehingga anggaran 2013 bisa mengacu pada itu," kata Ferrial.