Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekening Gendut DPR, PPATK Diminta Tak Banyak Bicara

Kompas.com - 11/01/2013, 08:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta tidak terlalu banyak berbicara kepada publik. Sikap Pimpinan PPATK dianggap malah bakal merusak kredibilitas PPATK.

"Kalau dia (Pimpinan PPATK) begitu terus, malah merendahkan reputasi PPATK sendiri," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan di Jakarta, Jumat (11/1/2013).

Hal itu dikatakan Trimedya menyikapi rilis PPATK bahwa ada 20 anggota Badan Anggaran DPR yang terindikasi korupsi. Hal itu diketahui berdasarkan hasil analisis PPATK.

Trimedya mengatakan, tugas PPATK membantu tiga penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menyampaikan laporan hasil analisa transaksi mencurigakan. Sebaiknya, kata dia, PPATK tidak menggembar gemborkan temuannya kepada publik, namun meneruskan ke penegak hukum.

"Ibarat pemain bola dia (PPATK) pengumpan. Yang penting kan golnya, bukan gembar gembor di koran. Yang penting umpan ke penegak hukum. Kalau penegak hukum tidak tindaklanjuti, baru dia bicara," katanya.

Trimedya menambahkan, PPATK juga jangan sampai merugikan orang lain. Pasalnya, dia melihat terlalu sederhana ketika PPATK menyebut adanya transaksi keuangan mencurigakan seperti menerima dana yang melebihi gajinya. "Transaksi mencurigakan longgar sekali, tergantung tafsiran mereka," ucapnya.

Pimpinan PPATK, kata Trimedya, juga harus sadar bahwa PPATK di bawah Presiden. Jangan sampai publik mencurigai ada kepentingan pihak tertentu dari pengungkapan sejumlah rekening mencurigakan anggota DPR.

Pasalnya, ucap dia, PDIP sudah memiliki pengalaman buruk menjelang pemilu 2009 terkait pengungkapan kasus suap cek perjalanan ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 . Sejumlah politisi PDIP terseret kasus itu hingga akhirnya menurunkan perolehan dukungan PDIP di Pileg 2009 .

"Jadi, jangan sampai PPATK dianggap masyarakat sebagai lembaga pemerintah yang menggonggong," pungkas Trimedya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Rekening Gendut DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Nasional
    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Nasional
    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Nasional
    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Nasional
    Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Nasional
    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Nasional
    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

    Nasional
    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com