Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekening Gendut DPR, PPATK Diminta Tak Banyak Bicara

Kompas.com - 11/01/2013, 08:26 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta tidak terlalu banyak berbicara kepada publik. Sikap Pimpinan PPATK dianggap malah bakal merusak kredibilitas PPATK.

"Kalau dia (Pimpinan PPATK) begitu terus, malah merendahkan reputasi PPATK sendiri," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan di Jakarta, Jumat (11/1/2013).

Hal itu dikatakan Trimedya menyikapi rilis PPATK bahwa ada 20 anggota Badan Anggaran DPR yang terindikasi korupsi. Hal itu diketahui berdasarkan hasil analisis PPATK.

Trimedya mengatakan, tugas PPATK membantu tiga penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menyampaikan laporan hasil analisa transaksi mencurigakan. Sebaiknya, kata dia, PPATK tidak menggembar gemborkan temuannya kepada publik, namun meneruskan ke penegak hukum.

"Ibarat pemain bola dia (PPATK) pengumpan. Yang penting kan golnya, bukan gembar gembor di koran. Yang penting umpan ke penegak hukum. Kalau penegak hukum tidak tindaklanjuti, baru dia bicara," katanya.

Trimedya menambahkan, PPATK juga jangan sampai merugikan orang lain. Pasalnya, dia melihat terlalu sederhana ketika PPATK menyebut adanya transaksi keuangan mencurigakan seperti menerima dana yang melebihi gajinya. "Transaksi mencurigakan longgar sekali, tergantung tafsiran mereka," ucapnya.

Pimpinan PPATK, kata Trimedya, juga harus sadar bahwa PPATK di bawah Presiden. Jangan sampai publik mencurigai ada kepentingan pihak tertentu dari pengungkapan sejumlah rekening mencurigakan anggota DPR.

Pasalnya, ucap dia, PDIP sudah memiliki pengalaman buruk menjelang pemilu 2009 terkait pengungkapan kasus suap cek perjalanan ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 . Sejumlah politisi PDIP terseret kasus itu hingga akhirnya menurunkan perolehan dukungan PDIP di Pileg 2009 .

"Jadi, jangan sampai PPATK dianggap masyarakat sebagai lembaga pemerintah yang menggonggong," pungkas Trimedya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Rekening Gendut DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

    Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

    Nasional
    KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

    KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

    Nasional
    Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

    Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

    Nasional
    Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

    Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

    Nasional
    Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

    Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

    Nasional
    Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

    Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

    Nasional
    Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

    Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

    Nasional
    Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

    Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

    Nasional
    KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

    KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

    Nasional
    Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

    Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

    Nasional
    Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

    Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

    Nasional
    Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

    Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

    Nasional
    Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

    Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

    Nasional
    Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

    Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com