Penyederhanaan Parpol, Opini Menyesatkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Gagasan yang kerap digulirkan berupa wacana penyederhanaan partai politik hendaknya tidak sekadar dijadikan pijakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Opini ini menyesatkan karena menyebabkan parpol nonparlemen ataupun parpol baru sudah didiskriminasikan untuk ikut menjadi peserta Pemilu 2014.

Ketua Bidang Politik Partai Serikat Indonesia (SRI) Rocky Gerung mengatakan hal itu, mencermati wacana yang digulirkan di media massa. "Bahkan, yang patut disayangkan, ungkapan anggota KPU pun sudah cenderung melecehakan keberadaan parpol," kata Rocky, Sabtu (5/1/2013).

Ia mencontohkan adanya komisioner yang menyatakan sudah bisa diperkirakan parpol mana saja yang bakal tersingkir dalam proses verifikasi. Pernyataan tersebut, menurut Rocky, jelas sudah dipengaruhi tendensi KPU bukan lagi sebagai wasit dalam penyelenggaraan pemilu, melainkan sudah menjadi tangan-tangan oligarki.

Menurut dia, pers pun harus menempatkan posisinya secara tegas dan tepat agar tidak terbawa arus proses politik.

Pengamat politik Wimar Witoelar mengatakan, pers adalah satu-satunya lembaga masyarakat yang mampu untuk mencegah pembunuhan partai politik. Namun, tidak dapat dimungkiri, ada pers yang sudah menjadi bagian dari oligarki.