DPRD Lampung Desak Pemprov Perbanyak Lapangan Kerja

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Lampung perlu memperluas akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja untuk menekan angka kemiskinan di Lampung yang saat ini masih tinggi.

"Pemprov perlu memberi kemudahan akses pendidikan yang lebih merata kepada keluarga pra sejahtera. Sebab, kami percaya bahwa pendidikan adalah eskalator sosial dan ekonomi. Selain itu, juga memperluas akses pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan sumber daya manusia yang ada," tutur Anggota Komisi V DPRD Lampung Nenden Tresnanursari, menanggapi hasil survei terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung soal angka kemiskinan di Lampung, Kamis (3/1/2013).

Berdasarkan data BPS Lampung per 2012, angka kemiskinan di Lampung saat ini turun menjadi 1,2 juta orang dari total 7 juta warga di Lampung. Kebanyakan warga miskin ini tinggal di pedesaan. Namun, menurut Nenden, penurunan angka kemiskinan ini tidak terlalu menggembirakan.

Jika parameter penentuan kemiskinan itu menggunakan standar Bank Dunia, yaitu pendapatan 2 dollar AS per hari, maka angka kemiskinan itu akan lebih tinggi.

Saat ini, BPS menggunakan patokan angka pendapatan kurang dari Rp 263.008 per bulan untuk menentukan kemiskinan. Untuk itu, ia mengusulkan pentingnya BPS menyempurnakan pola surveinya.

"Perlu juga disampaikan sebaran penduduk miskin tersebut secara detail per kabupaten/kota, sehingga penanggulangannya bisa lebih riil oleh masing-masing pemerintah kabupaten / kota," tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera ini dalam siaran persnya.

Ia juga mendorong pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk berupaya mencegah korupsi, menciptakan iklim investasi, dan memperluas wirausaha.

"Jika tidak segera ditangani, tingginya angka kemiskinan akan menjadi warning bersama. Lampung akan sulit bersaing di level Sumatera," ujar Nenden.