Indeks Keparahan Kemiskinan Naik
Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,88 pada Maret 2012 menjadi 1,90 pada September 2012. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,47 menjadi 0,48 pada periode yang sama. ”Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin dalam jumpa pers, di Jakarta, Rabu (2/1).
Pada September 2012, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), berkurang sebanyak 0,54 juta orang (0,3 persen) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebanyak 29,13 juta orang (11,96 persen).
Konsentrasi penduduk miskin masih berada di pedesaan, sementara peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan belum juga bergeser dan tetap berada di posisi 73,5 persen.
Faktor-faktor yang memengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin antara lain pembagian beras untuk rakyat miskin, peningkatan upah, pertumbuhan ekonomi yang stabil, penurunan tingkat pengangguran, serta harga beras yang relatif stabil.
Dia menjelaskan, penurunan tersebut terjadi di wilayah perkotaan dan di pedesaan. Di perkotaan jumlahnya berkurang 0,14 juta orang, sedangkan di pedesaan turun 0,4 juta orang. Namun, konsentrasi penduduk miskin tetap di pedesaan, sebanyak 18,08 juta orang.
”Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2012 tercatat sebesar 73,5 persen. Kondisi ini tidak berbeda dengan kondisi Maret 2012 yang juga sebesar 73,5 persen,” paparnya.
Selama periode Maret-September 2012, garis kemiskinan naik sebesar 4,35 persen, yaitu dari Rp 248.707 per kapita per bulan pada Maret 2012 menjadi Rp 259.520 per kapita per bulan pada September 2012.
Suryamin menambahkan, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk dapat dihitung.
Secara terpisah anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Arif Budimanta, mengatakan, pemerintah seharusnya lebih menitikberatkan sektor pertanian dan pedesaan sebagai poros kebijakan pembangunan. Lewat strategi tersebut, akan tercipta akselerasi pengentasan warga dari kemiskinan. ”Selama ini program-program yang dilaksanakan pemerintah kurang berpihak pada pembangunan desa dan sektor pertanian. Padahal, 71,3 persen rumah tangga miskin berada di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian,” ucapnya.
Dia menjelaskan, pada periode 1999-2004, angka kemiskinan turun sebanyak 11,9 juta jiwa, yakni dari 48 juta jiwa menjadi 36,1 juta jiwa. Namun pada periode 2004-2009, penurunan angka kemiskinan tercatat menurun jauh, yakni sebanyak 3,6 juta jiwa. Pada periode 2009-2011, penurunannya hanya sebanyak 2,6 juta jiwa.
Terpopuler
Now Trending
