Kebijakan Ganjil-Genap Masih Butuh Kajian dan Persiapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menunda pemberlakuan kebijakan nomor kendaraan ganjil dan genap yang direncanakan pada 2013. Pertimbangan risiko dan infrastruktur penyokong mutlak dibutuhkan sebelum kebijakan tersebut resmi diterapkan.

"Kalau sesuai rencana diterapkan mulai Maret 2013, saya pikir terlalu dipaksakan," tandas Pengamat Transportasi Yayat Supriyatna di Jakarta, Senin (31/12/2012).

Salah satu pertimbangan utama yang disampaikan Yayat adalah pembahasan anggaran (APBD) baru akan dimulai pada Januari 2013. Jika pembahasan memakan waktu sampai dengan Februari, maka Pemprov DKI hanya memiliki waktu sebulan untuk menyiapkan infrastruktur pendukung.

"Apa bisa disediakan dalam waktu satu bulan? Back-up infrastruktur, seperti angkutan umum perlu menjadi pertimbangan utama," terang Yayat.

Menurut akademisi Universitas Trisakti itu, infrastruktur, terutama angkutan umum yang layak perlu didahulukan sebelum kebijakan ganjil-genap dilaksanakan. Pasalnya, warga yang memiliki hanya satu mobil harus memiliki alternatif transportasi lain untuk menjalankan aktivitas mereka. Warga kelas menengah pun tidak dapat dengan mudah dialihkan ke transportasi umum jika kondisi angkutan masih seperti saat ini. Selain jumlahnya belum memadai, kondisi angkutan umum pun memprihatinkan.

"Sedangkan, jumlah bus Transjakarta belum memadai dan pelayanannya masih memprihatinkan," lanjut Yayat.

Tidak hanya itu, biaya angkutan umum masih terasa mahal karena belum terintegrasinya moda transportasi yang tersedia dan jalur yang ditempuh warga. Pengguna terpaksa sering berpindah-pindah angkutan untuk bisa sampai ke tempat tujuan.

Sementara itu, Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menyoroti sisi pengawasan atas penegakan hukum atas kebijakan ini. Menurut Neta, sumber daya kepolisian belum memadai untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ganjil-genap.

"Untuk mengawasi three in one saja sudah polisi sudah kerepotan, apalagi diminta awasi ganjil-genap," kata Neta. Ia sepakat dengan Yayat, kebijakan ini membutuhkan kajian yang lebih dalam dan persiapan yang lebih matang dari sisi infrastruktur pendukung.