Paripurna Kedua Jokowi Dibuka dengan 25 Anggota DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tiba-tiba memutuskan datang ke DPRD DKI untuk menghadiri Sidang Paripurna yang mengagendakan pandangan seluruh fraksi di DPRD DKI terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Seharusnya, hanya Sekretaris Daerah Fajar Pandjaitan yang dijadwalakan menghadiri acara tersebut.

Dengan menggunakan setelan jas berwarna hitam, dasi merah dan peci hitam, pria yang akrab disapa Jokowi itu menuju ke Gedung DPRD DKI sekitar pukul 10.00 WIB. Jokowi diterima oleh Pimpinan DPRD Ferrial Sofyan, Triwisaksana, Inggard Joshua, dan Sekretaris Dewan Mangarra Pardede.

Sebelum memulai Sidang Paripurna, Jokowi diterima di ruang VIP. Selama kurang lebih 15 menit kemudian, Jokowi bersama para pimpinan DPRD DKI memasuki ruang sidang paripurna DPRD.

Sebagian besar kursi anggota DPRD tampak kosong. Namun, walaupun sebagian besar kursi kosong, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan tetap membuka dan menggelar sidang paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2013.

Pantauan Kompas.com, ruang rapat belum memenuhi kuorum (jumlah minimal anggota DPRD yang harus hadir), atau mayoritas anggota Dewan belum tiba di lokasi rapat. Saat sidang paripurna dimulai, hanya 25 anggota DPRD yang hadir.

Namun, satu persatu anggota DPRD yang telat tampak mulai memasuki ruangan. Hingga pukul 11.30 WIB, sudah ada 40 orang yang menandatangani lembar presensi. Namun, jumlah itu masih belum memenuhi jumlah kuorum atau 2/3 dari jumlah anggota DPRD DKI sebanyak 94 anggota.

Setelah Ferrial membuka paripurna, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan pemandangan umumnya tentang RAPBD 2013 oleh Sekretaris Fraksi S Andyka. Kemudian berturut-turut disampaikan oleh Fraksi Partai Hanura-Damai Sejahtera, Fraksi PAN-PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PDIP, Fraksi Golongan Karya, dan Fraksi PPP.

"Menurut pandangan kami, untuk merealisasikan 20 progam tersebut diperlukan dana yang cukup besar, karena itu kebijakan efisiensi atau dalam makna sempit diartikan pemangkasan anggaran SKPD dapat dimaklumi dan diterima," kata S Andyka, di Gedung DPRD, Jakarta.

Hingga berita ini diturunkan, masih berlangsung pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2013.