Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: KPK Krisis Penyidik, Bukan Salah Polri

Kompas.com - 13/12/2012, 14:32 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala menilai, Polri bukanlah penyebab krisis penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, setelah menarik penyidik, Polri mengirim penggantinya. Namun, hingga kini, KPK belum melakukan seleksi puluhan calon penyidik baru dari Polri.

"Ketika Polri mengirim orang baru, KPK tidak mau terima, itu bukan penarikan. Maka, kalau kemudian angka penyidik Polri di KPK makin kecil, itu bukan salahnya Polri," ujar Adrianus di kantor Kompolnas, Jakarta, Kamis (13/12/2012).

Menurutnya, Polri selalu melakukan rotasi untuk jenjang karier yang lebih baik. Penarikan penyidik KPK asal kepolisian yang telah bekerja di atas lima tahun dianggap wajar. Untuk itu, KPK harus bisa menghitung kemungkinan masa kerja penyidik dengan kasus-kasus yang ditangani. Dengan demikian, ketika masa tugas habis, penyidik tersebut sudah tidak menangani kasus di tengah jalan.

Selanjutnya, ketika ada kasus baru, hal tersebut dapat diserahkan pada penyidik lain yang masa tugasnya masih panjang. "Saya kira masalah di KPK yang me-loading penyidiknya tanpa menghitungkan masa kerja.

Pada Kamis ini, satu orang penyidik KPK asal kepolisian, Komisaris Ganish, mengundurkan diri. Kompol Ganish beralasan ingin mengembangkan karier di institusi induk.

Pengunduran diri tersebut menambah panjang daftar penyidik yang meninggalkan KPK dan kembali ke kepolisian. November lalu, kepolisian tidak memperpanjang masa tugas 13 penyidiknya di KPK. Sebelumnya, lima orang penyidik Polri di KPK mengundurkan diri dengan alasan ingin mengembangkan kariernya di institusi awal. September lalu, kepolisian juga tidak memperpanjang masa tugas 20 penyidiknya di KPK.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, jumlah penyidik di KPK tinggal 52 orang hingga awal Desember ini. Jika penarikan terus berlanjut, KPK akan kehabisan penyidik pada Maret 2013. Pimpinan KPK mengaku kalau penarikan penyidik ini mengurangi kecepatan KPK dalam mengusut suatu kasus.

Dalam setahun ini, ada 34 kasus yang tengah ditangani KPK. Sejumlah kasus tergolong besar dan menjadi perhatian publik seperti dugaan korupsi dana talangan Century, kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian SIM, dan kasus Hambalang.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com