Soal Sanksi FIFA Harus Siap yang Terburuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Agung Gumelar, menilai sepak bola Indonesia sudah semakin dekat dengan sanksi dari FIFA. Pasalnya, hingga saat ini perpecahan antara PSSI dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) belum juga terselesaikan. Untuk itu, pemerintah harus siap dan berusaha merespons ini dengan baik.

Atas berbagai konflik tersebut, FIFA akhirnya kembali mengirimkan surat tertanggal 26 November yang ditandatangani Sekjen Jerome Valcke terkait penyelesaian dualisme kompetisi maupun kepengurusan organisasi sepak bola Indonesia. Dalam suratnya itu, FIFA memberi tenggat waktu kepada Indonesia hingga 10 Desember untuk menyelesaikan berbagai masalah itu. Bila gagal, FIFA akan mengeluarkan sanksi ketika Federasi Sepak Bola Dunia ini menggelar pertemuan di Tokyo, 14 Desember mendatang.

PSSI sendiri sudah menggelar Kongres Luar Biasa di Palangkaraya, Senin (10/12/2012). KLB yang berlangsung selama 30 menit itu memutuskan membatalkan MoU dengan KPSI dan membubarkan Joint Committee (JC). Hasil kongres nantinya akan dibawa wakil FIFA dan AFC tersebut ke rapat Komite Eksekutif FIFA di Tokyo.

Namun, salah satu yang dapat membuat FIFA menilai sepak bola Indonesia gagal menyelesaikan konflik karena KPSI juga melakukan kongres tandingan pada hari yang sama di Jakarta. Artinya, kisruh sepak bola ini makin rumit dan jauh dari akhir yang mampu menyelesaikan persoalan.

Agum mengaku, dirinya sudah sering menyarankan agar PSSI dan KPSI menyatukan pikiran untuk menyelesaikan konflik sepak bola Indonesia. Akan tetapi, kedua kubu yang bertikai tersebut selalu menemui jalan buntu sehingga FIFA kembali merespons dengan ancaman sanksi.

"Mereka (PSSI dan KPSI) sudah dipanggil. Tapi, ketika dipanggil, dicapai semua kesepakatan, tapi besoknya mentah lagi. Kemudian berlanjut masing-masing mengelar kongres, di Palangkaraya dan di Jakarta," sesal Gumelar di Jakarta, Selasa (11/12/2012).

"Jadi, saya rasa kita akan mendapatkan dampak yang sangat tidak bagus bagi dunia sepak bola Indonesia, karena semua sanksi sudah mengarah ke sana," katanya lagi.

Agum mengatakan, saat ini publik dan pemerintah, khususnya Kemenpora, harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari ancaman sanksi tersebut. Menurutnya, para pemangku kepentingan sepak bola tanah air harus memikirkan langkah-langkah agar sanksi itu tidak berlangsung lama.

"Mengupayakan sanksi itu dijatuhkan sesedikit mungkin waktunya. Kita semua harus bertekad untuk bersatu. Itu yang bisa kita upayakan. Kalau sampai kena sanksi bertahun-tahun habislah kita," kata Agum.