Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susno Nilai KPK Tak Perlu Permanen

Kompas.com - 07/12/2012, 13:19 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu menjadi lembaga penegak hukum permanen. Hanya saja, menurutnya, keberadaan KPK masih diperlukan untuk jangka panjang.

Susno mengatakan, sesuai dengan maksud pembentukannya dulu, KPK bersifat ad hok. Karena itu, tidak perlu permanen dan tidak perlu membuka kantor perwakilan di seluruh Indonesia.

"Melihat kondisi sekarang bahwa korupsi belum tuntas, (KPK) tetap ad hoc tapi panjang," kata Susno, dalam wawancara bersama Kompas.com dan Kompas TV, di kediamannya, di Jakarta, Kamis (6/12/2012) malam.

Ketika ditanya mengapa KPK tidak perlu permanen, Susno beralasan karena sudah ada Kepolisian dan Kejaksaan yang berdiri di seluruh Indonesia. Kedua institusi itu, kata dia, juga ditugaskan memberantas korupsi.

"Kalau dua lembaga ini tidak beres, apakah kita akan buat lembaga baru? Ini bukan jalan keluar. Kalau jalan keluar seperti itu, maka Indonesia akan penuh lembaga. Akhirnya, ini sebagai tanda negara dalam keadaan sakit," kata mantan Kepala Polda Jawa Barat itu.

Karena tak perlu permanen, Susno berpendapat KPK tak perlu memiliki penyidik independen atau penyidik yang bukan berasal dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan institusi lainnya.

Ketika disinggung perlunya penyidik independen karena penarikan-penarikan penyidik oleh Kepolisian, menurut Susno, penarikan penyidik adalah hal yang biasa dan rutin untuk kepentingan pembinaan karir penyidik tersebut. Adapun mengenai terus berkurangnya jumlah penyidik KPK akibat ditarik, Susno berpendapat penyelesaiannya tergantung kebijakan pimpinan KPK.

"Yang paling tahu KPK berapa dari polisi, berapa dari jaksa, berapa dari BPKB dan sebagainya. Yang meramu kan pimpinan KPK yang punya strategi," pungkas Susno.

Seperti diberitakan, KPK telah merekrut sejumlah penyidik yang berasal dari internal KPK. Pascapengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri, para penyidik KPK ditarik. Terakhir, 13 penyidik ditarik Desember ini dengan alasan masa tugasnya habis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Nasional
    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Nasional
    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Nasional
    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Nasional
    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

    Nasional
    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

    Nasional
    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

    Nasional
    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

    Nasional
    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

    Nasional
    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

    Nasional
    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

    Nasional
    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

    Nasional
    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com