Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kongres Demokrat Diduga Tak Hanya Gunakan Uang Hambalang, tapi ...

Kompas.com - 04/12/2012, 21:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengungkapkan, tidak hanya uang dari proyek Hambalang yang mengair ke Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010. Ada aliran uang dari proyek lain, di antaranya proyek pengadaan sarana dan prasarana di sejumlah perguruan tinggi yang diduga dikorupsi Angelina Sondakh.

Hal itu disampaikan Nazaruddin seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar delapan jam, Selasa (4/12/20120. "Yang ngasih itu ada Umar Arsal, Michael Watimena, Dewo, Saan, Angie, ada juga yang dari saya," kata Nazaruddin.

Adapun Angelina menjadi terdakwa kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan proyek universitas di Kementerian Pendidikan Nasional dan proyek wisma atlet SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olaharaga. Menurut Nazaruddin, uang yang dibawa ke Kongres Partai Demokrat saat itu jumlahnya sekitar 12 juta dollar AS dan Rp 30 miliar. Dari jumlah itu, katanya, hanya Rp 1 juta yang tersisa.

"Uang yang diambil ada dari Hambalang dan proyek-proyek lain. Dari universitas seperti Tadulako, Haluoleo. Itu semua sudah dilaporkan tadi," tambah Nazaruddin.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu mengatakan kalau uang Hambalang dan proyek lain itu digunakan untuk pemenangan Anas Urbaningrum. Kendati demikian, ada sebagian uang yang mengalir ke Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng beserta adiknya, Choel Mallarangeng.

"Ke Andi kan sudah waktu pemanggilan yang lalu. Yang terima itu Choel. Kalau pemeriksaan tadi fokus pada penyerahaan uang ke DPC-DPC yang mendukung Anas," ujarnya.

Menurut Nazaruddin, uang yang dibagi-bagikan kepada DPC tersebut dibungkus dalam amplop dan isinya sekitar 5.000-10.000 dollar AS. Dia mengatakan, uang berasal dari Machfud Suroso (Direktur PT Dutasari Citralaras) yang memberikannya ke Yulianis (Wakil Direktur Keuangan Grup Permai) untuk kemudian dibawa ke Bandung dengan mobil box.

"Sampai di Bandung, uangnya ditaruh ke Hotel Aston. Begitu uangnya ditaruh di Aston, setiap provinsi yang minta DPC-nya diambil sama Yulianis, sama Eva," ujarnya.

Nazauddin juga menepis pernyataan sejumlah kader Partai Demokrat yang menyebut Nazaruddin berbohong. Terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games ini mengaku sudah menyerahkan bukti aliran dana Hambalang ke Kongres Partai Demokrat ke KPK.

"Saya itu setiap bulan buat laporan pengeluaran yang ditujukan kepada ketua umum (Anas) yang seperti penjelasan di pengadilan. Itu saya tidak bohong, tiap bulan saya buat laporan. Contohnya uang keluar Rp 37 miliar, ada tanda tangan saya ditujukan kepada ketum pada 18 Mei 2011," kata Nazaruddin.

Dalam kasus Hambalang, KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Deddy diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian negara dan menguntungkan pihak lain.

KPK kini mengembangkan penyidikan kasus Deddy sekaligus membuka penyelidikan baru. Dalam pengembangannya, KPK mengusut pihak lain yang diduga bersama-sama Deddy melakukan penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan dalam proses penyelidikan, KPK menelusuri indikasi tindak pidana korupsi lain. Misalnya, yang berkaitan dengan aliran dana, termasuk APBN yang mungkin mengalir ke Kongres Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang Online dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang Online dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com