Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan Perlu Lebih Berhati-hati

Kompas.com - 24/11/2012, 02:32 WIB

Jakarta, Kompas - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dinilai cenderung mencari sensasi terkait pernyataannya tentang adanya anggota DPR yang diduga memeras BUMN. Dahlan perlu lebih berhati-hati karena ucapannya itu menimbulkan kegelisahan sejumlah anggota DPR.

Demikian disampaikan anggota Komisi VI DPR, Hendrawan Supratikno, Jumat (23/11) di Jakarta. ”Latar belakang Pak Dahlan adalah pengusaha, dan usahawan memang cenderung menabrak aturan main. Namun untuk level menteri, dia harus hati-hati,” ujar Hendrawan.

Seperti diberitakan, Dahlan menyatakan paling tidak mengantongi 10 nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN. Namun, dia baru menyerahkan tujuh nama ke Badan Kehormatan DPR dan belum melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dahlan juga meralat dua nama yang dikirim ke BK DPR, yaitu Wakil Ketua Komisi XI Andi Timo Pangerang dan M Ichlas El Qudsi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan meng- gantinya dengan dua nama lain. Dua nama baru itu diduga anggota Komisi XI dari Fraksi PAN Muhammad Hatta dan Saidi Butar-Butar dari Fraksi Partai Demokrat. Dahlan pun minta maaf kepada Andi Timo dan M Ichlas.

Meski telah diralat, langkah Dahlan menyebut Andi Timo dan M Ichlas ”memukul” keduanya. ”Permintaan maaf itu tidak menghapus penderitaan yang mereka alami,” ujar Hendrawan.

Menurut Wakil Ketua Umum PAN Dradjat Wibowo, tudingan Dahlan membuat M Ichlas dan keluarganya berhari-hari menjadi ”terpidana” pemeras. ”Pejabat negara, siapa pun mereka, jangan grusa-grusu. Jaga akurasi dan jangan gila publisitas. Dampak tindakannya dirasakan banyak orang,” kata Dradjat.

Menurut Dradjat, Muhammad Hatta juga membantah laporan Dahlan. Pada 1 Oktober 2012, Hatta menjadi pembicara pada acara sosialisasi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan di di Jawa Tengah. Pada tanggal itu, direksi PT Merpati Nusantara Airlines bertemu sejumlah anggota Komisi XI di ruang pimpinan Komisi XI. Menurut direksi PT Merpati, pada pertemuan itu diduga ada usaha pemerasan.

”Pimpinan DPP dan Fraksi PAN sudah meminta klarifikasi kepada Muhammad Hatta, dan yang bersangkutan tegas-tegas membantah,” kata Dradjat.

Saidi Butar-Butar juga membantah. Dia menyatakan tidak mengikuti rapat dengan direksi PT Merpati karena bukan anggota Panja Merpati. (nwo/DIK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com