Massa Mahasiswa Ambon Kecam Serangan Israel

Kompas.com - 21/11/2012, 10:43 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

AMBON, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai elemen kemahasiswaan di Kota Ambon, Rabu (21/11/2012) berunjuk rasa di perempatan Masjid Raya Al-Fatah Ambon memprotes serangan militer Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza.

Dalam aksinya, massa yang berjumlah kurang lebih 150 orang ini membawa serta sejumlah spanduk dan famplet berisi kecaman terhadap serangan militer tentara Israel pada warga Palestina yang tidak berdosa. Mahasiswa menilai, serangan itu sebagai perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan.

Para pendemo juga mengatakan, tindakan yang dilakukan militer Israel sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan oleh siapapun. "Ini bentuk pelanggaran berat terhadap HAM," kata koordinator aksi, Arsal Tuasikal dengan berapi-api.

Selain mengecam militer Israel, mahasiswa ini juga mengecam keberpihakan pemerintah Amerika Serikat yang mendukung penyerangan ke jalur Gaza. Pendemo bahkan menilai Presiden Barack Obama juga harus bertanggungjawab atas serangan militer kepada warga Palestina.

Ratusan mahasiswa ini juga menyerukan agar Pemerintah Indonesia berupaya menghentikan penyerangan itu. "Pemerintah Indonesia dan dunia Islam jangan diam terhadap masalah ini, ini tidak hanya masalah keumatan tapi juga masalah kemanusiaan, bukankah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan?" ungkap salah satu orator.

Dalam aksinya, ratusan mahasiswa ini juga membakar ban bekas dan simbol Israel sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap seranga ke Jalur Gaza. Aksi ini sendiri mendapat pengawalan ketat puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

    Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

    Nasional
    Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

    Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

    Nasional
    Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

    Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

    Nasional
    Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

    Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

    Nasional
    Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

    Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

    Nasional
    Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

    Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

    Nasional
    Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

    Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

    Nasional
    Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

    Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

    Nasional
    Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

    Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

    Nasional
    Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

    Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

    Nasional
    Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

    Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

    Nasional
    Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

    Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

    Nasional
    Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

    Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

    Nasional
    YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

    YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

    Nasional
    30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

    30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X