Kongkalikong Merata

Kompas.com - 19/11/2012, 02:22 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Kongkalikong pejabat dengan anggota DPR tidak hanya terjadi di tiga kementerian seperti laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kongkalikong diyakini terjadi di semua kementerian.

”Yang disampaikan Pak Dipo hanya serpihan masalah kongkalikong anggaran. Sebenarnya kan sudah banyak terjadi seperti dalam kasus korupsi wisma atlet SEA Games hingga proyek Hambalang. Dengan sistem pembahasan anggaran seperti sekarang, kongkalikong terjadi di semua kementerian,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan dalam diskusi di Radio Sindo, Jakarta, Sabtu (17/11).

Menurut Yuna, kongkalikong terjadi karena pembahasan anggaran tidak sepenuhnya transparan seperti diklaim pemerintah atau DPR. Kunci transparansi anggaran ada di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo harus berani membuka anggaran kementerian yang masuk sehingga bisa dinilai rakyat, DPR, hingga kontraktor. Keterbukaan akan meminimalkan potensi penggelembungan.

Wakil Jaksa Agung Darmono di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengapresiasi positif inisiatif Dipo. Jika memang laporan itu merupakan informasi resmi pejabat negara, KPK wajib menindaklanjuti.

Mainan elite politik

Namun, isu korupsi dinilai hanya menjadi komoditas para elite politik. Sebaliknya, komitmen memberantas korupsi dari penyelenggara negara semakin dipertanyakan. Hal itu terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional di Jakarta, Minggu (18/11). Hadir sebagai pembicara mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, dan praktisi hukum Achmad Rifai.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, beberapa kasus yang ditangani KPK mengindikasikan ada permainan elite parpol di kementerian dan lembaga. Elite parpol bermain anggaran dengan leluasa karena menterinya berasal dari parpol yang bersangkutan. ”Rakyat dikorbankan. Padahal, parpol dibentuk untuk dan demi rakyat,” kata Busyro.

Namun, Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo menyatakan, kongkalikong justru banyak terjadi di kementerian yang dipimpin menteri nonparpol. Ikhsan mendukung tindakan Dipo melaporkan kongkalikong anggaran di tiga kementerian.

Terkait laporan Dipo ke KPK, Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin meminta pemerintah segera mengklarifikasi Dipo supaya tidak berlarut dan saling curiga. Menurut dia, semua rapat mengenai anggaran antara Komisi I dan Kementerian Pertahanan berlangsung terbuka. Ia mengaku tak tahu soal kongkalikong. Pernah ada rekanan yang menawarkan barang, tetapi ditolaknya karena bukan ranahnya. (BIL/EDN/BAY/INA)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.