Pengamanan Perdagangan untuk Terigu Harus Didukung

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah seharusnya memberikan dukungan terhadap upaya penyelidikan atas terigu impor, yang menyebabkan industri dalam negeri kolaps. Dukungan yang diharapkan berupa penerapan bea masuk tambahan sementara, selama masa penyelidikan dilakukan. Tujuannya untuk mengantisipasi dampak yang lebih serius bagi perkembangan industri terigu lokal.

Hal tersebut disampaikan Direktur Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia Ratna Sariloppies  di Jakarta, Rabu (14/11/2012).

"Kami mohon dukungan atas petisi permohonan penyelidikan lonjakan impor terigu yang berakibat adanya injury industri terigu dalam negeri, dan memohon penerapan bea masuk tambahan tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), dan juga, selama masa penyelidikan kiranya dapat diterapkan BMTPS (BMTP Sementara)," paparnya.

Menurut dia, lonjakan impor terigu selama beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan empat perusahaan kolaps, dan membutuhkan intervensi pemerintah. Berdasarkan data Aptindo, impor terigu tahun 2008 tercatat 530.914 ton.

"Tahun 2009 angkanya naik menjadi 645.010 ton dan 2010 menjadi 775.534 ton. Tahun 2011 sedikit menurun menjadi 680.125 ton. Tetapi itu lebih disebabkan karena beberapa importir mulai beroperasi sebagai produsen, seperti Lumbung Nasional, Golden Grand dan Agri Firts. Selain itu juga faktor kenaikan nilai tukar rupiah," paparnya.