Kabareskrim: Koordinasi dengan KPK Sangat Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengaku selalu berkoordinasi dengan baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus-kasus pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah untuk kasus dugaan korupsi pelat nomor kendaraan bermotor (PNKB) di Korps Lalu Lintas Polri.

"Ya, koordinasi sangat baik. Kan, saya katakan pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa di Korlantas adalah yang sekarang diperiksa KPK. Kita tunggu saja perkembangannya," ujar Sutarman seusai merayakan HUT Korps Brimob di Markas Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, Rabu (14/11/2012).

Sutarman menegaskan proyek PNKB serangkaian dengan simulator SIM, namun kasus dugaan korupsi tersebut berbeda. Menurut Sutarman, pengadaan barang dan jasa di Korlantas itu mulai dari PNKB, simulator, dan proyek lainnya saat itu penyelenggaranya sama. Penyelenggara pengadaan tersebut di antaranya Irjen Djoko Susilo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Brigjen Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Untuk itu, Sutarman mengaku menunggu proses penyidikan yang dilakukan KPK terkait simulator SIM.

"Itu, kan rangkaian yang dulu, yang menyelenggarakan kegiatan pengadaan di Korlantas orangnya itu-itu juga, yang sekarang sedang disidik KPK (simulator SIM). Kita tunggu saja penyidikan dan pemeriksaan yang dilakukan KPK," terang Sutarman.

Sutarman mengaku belum menetapkan tersangka dan belum memeriksa saksi-saksi. Ia menjelaskan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diserahkan pada Kejaksaan Agung Oktober 2012 lalu tidak disertai dengan nama tersangka. "Belum ada. Pemeriksaan saksi waktu itu terkait simulator," ujarnya.

Untuk diketahui selain proyek pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) senilai Rp 196 miliar, diduga ada dua proyek lain di Korlantas Polri pada 2011 lalu, yakni proyek PNKB senilai Rp 500 miliar dan STNK-BPKB dengan nilai Rp 300 miliar. Ketiga proyek ini diduga sarat unsur korupsi. Namun untuk proyek STNK, Boy mengaku penyidik Polri belum menyidik kasus tersebut. Jika demikian, berebut kewenangan penanganan kasus dikhawatirkan dapat kembali terulang. Pasalnya, nilai korupsi PNKB lebih besar dari proyek pengadaan simulator SIM.

Polemik berebut kewenangan sebelumnya, atas kasus dugaan korupsi simulator SIM ditengahi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Oktober lalu. Presiden mengatakan kasus dugaan korupsi simulator SIM ditangani KPK. Namun, jika ditemukan kasus berbeda terkait penyimpangan pengadaan barang dan jasa akan ditangani oleh Polri. Kabarnya KPK juga telah mencium adanya kasus korupsi lain di Korlantas Polri.

Saat dikonfirmasi mengenai proyek PNKB tersebut, Juru Bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu mengatakan, KPK belum menyentuh proyek lain di Korlantas Polri selain simulator SIM.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Korlantas Gugat KPK
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Polisi vs KPK