KPK Masih Geledah Kantor PT Adora

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga pukul 20.00 WIB masih berada di dalam Kantor PT Adora Integrasi Solusi. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan simulator ujian SIM di Korps Lalu Lintas Polri.

"Dari tadi jam empat sore tadi mereka (staf KPK) di dalam, sampai sekarang belum keluar," kata wanita muda yang mengaku sebagai staf PT Adora saat ditemui Kompas.com di depan kantor PT Adora, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (13/11/2012) malam.

Ia enggan menjelaskan secara rinci maksud kedatangan penyidik KPK. Ia juga mengaku tidak mengetahui data apa yang dicari KPK di kantor yang terletak puluhan meter dari Kantor DPD PDI-P DKI Jakarta itu. "Saya enggak tahu apa yang dicari. Maklum, saya hanya pegawai biasa," ujar wanita tersebut.

Sementara itu, Rosyid, petugas parkir kantor membenarkan tamu yang masuk ke kantor hari ini sudah cukup lama berada di dalam. Ia menjelaskan, kantor tersebut tidak seperti biasanya terlihat ramai. "Katanya sih kantor di bidang komputer begitu. Pegawainya sedikit, makanya tumben-tumbenan jadi ramai," kata Rosyid.

Pantauan Kompas.com dari luar gedung, tak terlihat banyak kegiatan di dalam kantor tersebut. Namun, tampak dua orang pegawai sedang memerhatikan sesuatu yang terjadi di balik sekat pemisah ruangan. Ruang resepsionis terlihat kosong. Hanya sesekali terlihat seorang pria dan dua orang wanita mondar-mandir sebentar ke ruang tersebut sambil memerhatikan situasi di luar. "Tadi datangnya cuma satu mobil. Mungkin juga sama mobil yang satu lagi, yang sudah balik sore tadi," lanjut Rosyid.

PT Adora adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa teknologi informasi. Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan terkait penyidikan kasus simulator SIM.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo, mantan Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, serta dua pihak swasta, yakni Budi Susanto dan Sukotjo S Bambang. Keempatnya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. Kerugian negara dari proyek tersebut diduga mencapai Rp 100 miliar.

Terkait penyidikan kasus simulator SIM ini, KPK sudah menggeledah kantor Korlantas Polri di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut disita sejumlah barang bukti dan dokumen yang di antaranya memuat aliran dari Korlantas.