PDI-P Tak Akan Intervensi BK Terkait Laporan Dahlan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak akan mengintervensi Badan Kehormatan (BK) terkait laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang disebut-sebut menuding Sumaryoto, politis PDI-P, dalam dugaan pemerasan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA).

PDI-P masih menanti keterangan lebih jauh dari BK untuk menentukan sikap memproses status Sumaryoto.

"Kami tidak akan mengintervensi apa yang akan dilakukan BK. Sebab, tentu saja BK sudah mempunyai tugas dan wewenangnya di DPR untuk mengklarifikasi orang yang disebut pak Dahlan Iskan," kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani di DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Puan menambahkan, laporan Dahlan pada BK di luar ekspektasi PDI-P. Sebab, dari 10 nama yang beredar, Dahlan hanya menyebutkan dua nama. PDI-P berharap dua nama yang dilaporkan Dahlan harus dibuktikan. Pembuktian itu, lanjutnya, harus jelas untuk mengantisipasi kegaduhan politik.

"Jika itu tidak dibuktikan dan tidak terbukti maka akan membuat kegaduhan politik yang lebih besar," pungkasnya.

Lebih jauh ia menyebutkan, Ketua BK Prakosa secara resmi belum memberikan jadwal untuk bertemu dengan ketua fraksi. Sehingga, berdasarkan berita yang beredar bahwa S adalah Sumaryoto, PDI-P tidak mau berspekulasi.

Puan mengatakan, dirinya mewakili partai baru akan bertemu Prakosa setelah sidang paripurna rampung. PDI-P sendiri menurut Puan masih menerapkan asas praduga tidak bersalah atas Sumaryoto.