BK Janji Objektif Tindaklanjuti Informasi Dahlan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat berjanji akan objektif menindaklanjuti informasi adanya upaya pemerasan terhadap BUMN yang diduga dilakukan oknum anggota Dewan. Penelusuran informasi itu akan dilakukan setelah masa reses DPR selesai pertengahan November 2012 .

"Kita jamin objektif," kata Ketua BK M Prakosa di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2012).

Hari ini, BK mendengar keterangan tiga pihak pascapernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan adanya pemerasan BUMN oleh anggota Dewan. Pertama, yakni Dahlan. Kepada BK, Dahlan menceritakan ulang informasi yang disampaikan jajaran direksi BUMN. Ada tiga peristiwa permintaan jatah oleh dua anggota Dewan terkait penanaman modal pemerintah tahun 2012 .

Pihak kedua, yakni Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Faisal Halimi. Kepada BK, Faisal membantah bahwa pesan singkat yang beredar mengenai politisi peminta jatah dibuat oleh Humas Kementerian BUMN. Pesan singkat itu berisi 18 inisial politisi dari tujuh fraksi.

Pihak ketiga, yakni Direktur RNI Ismed Hasan Putro. Dia menceritakan upaya pemerasan yang dilakukan seorang anggota Dewan dengan cara meminta 2.000 ton gula. Pengakuan anggota Dewan itu, menurut Ismed, gula akan diberikan kepada konstituen di daerah pemilihan. Permintaan itu tak diberikan.

Prakosa mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan tiga direksi BUMN yang disebut Dahlan. BK akan meminta berbagai bukti lantaran Dahlan tak menyerahkan bukti. Setelah itu, kata dia, BK akan menyelidiki untuk memastikan benar atau tidaknya pengakuan yang masuk ke BK.

Jika memang nantinya terbukti melanggar etika, lanjut Prakosa, BK akan menjatuhkan sanksi. Hukuman terberat, yakni pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai anggota Dewan.

"Mana kala ada data yang valid, maka pasti ada indikasi pidana. Maka akan kita sampaikan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR