Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK Janji Objektif Tindaklanjuti Informasi Dahlan

Kompas.com - 05/11/2012, 17:53 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat berjanji akan objektif menindaklanjuti informasi adanya upaya pemerasan terhadap BUMN yang diduga dilakukan oknum anggota Dewan. Penelusuran informasi itu akan dilakukan setelah masa reses DPR selesai pertengahan November 2012 .

"Kita jamin objektif," kata Ketua BK M Prakosa di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2012).

Hari ini, BK mendengar keterangan tiga pihak pascapernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan adanya pemerasan BUMN oleh anggota Dewan. Pertama, yakni Dahlan. Kepada BK, Dahlan menceritakan ulang informasi yang disampaikan jajaran direksi BUMN. Ada tiga peristiwa permintaan jatah oleh dua anggota Dewan terkait penanaman modal pemerintah tahun 2012 .

Pihak kedua, yakni Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Faisal Halimi. Kepada BK, Faisal membantah bahwa pesan singkat yang beredar mengenai politisi peminta jatah dibuat oleh Humas Kementerian BUMN. Pesan singkat itu berisi 18 inisial politisi dari tujuh fraksi.

Pihak ketiga, yakni Direktur RNI Ismed Hasan Putro. Dia menceritakan upaya pemerasan yang dilakukan seorang anggota Dewan dengan cara meminta 2.000 ton gula. Pengakuan anggota Dewan itu, menurut Ismed, gula akan diberikan kepada konstituen di daerah pemilihan. Permintaan itu tak diberikan.

Prakosa mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan tiga direksi BUMN yang disebut Dahlan. BK akan meminta berbagai bukti lantaran Dahlan tak menyerahkan bukti. Setelah itu, kata dia, BK akan menyelidiki untuk memastikan benar atau tidaknya pengakuan yang masuk ke BK.

Jika memang nantinya terbukti melanggar etika, lanjut Prakosa, BK akan menjatuhkan sanksi. Hukuman terberat, yakni pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagai anggota Dewan.

"Mana kala ada data yang valid, maka pasti ada indikasi pidana. Maka akan kita sampaikan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

 

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Nasional
    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Nasional
    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Nasional
    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Nasional
    Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Nasional
    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Nasional
    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

    Nasional
    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com