Perdamaian Antarwarga Terus Diupayakan

Jakarta, Kompas - Kepolisian Negara RI terus memfasilitasi pertemuan antarwarga beberapa desa yang bertikai di Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Upaya tersebut bertujuan mewujudkan perdamaian menyusul konflik sosial yang menewaskan 14 orang pada Minggu dan Senin lalu.

Demikian diungkapkan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius saat berkunjung bersama Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar ke Redaksi Kompas di Jakarta, Kamis (1/11).

”Kami terus memfasilitasi berbagai pertemuan agar segera terwujud perdamaian. Sampai sekarang komunikasi masih terus berjalan. Sebab, jika itu terjadi (penolakan perdamaian), bisa merupakan preseden buruk,” kata Suhardi.

Pertikaian itu melibatkan warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda, dan Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji. Desa-desa di sekitarnya turut terimbas, seperti Patok dan Sidoreno.

Suhardi mengatakan, selain menjaga stabilitas keamanan di desa-desa tersebut, Polri juga terus membuka ruang komunikasi dan membangun perdamaian.

Jero Gede Bawati (59), tetua masyarakat Desa Balinuraga, menyesalkan masalah kecil yang kemudian menyulut kerusuhan. ”Pemerintah harus bisa mengambil keputusan yang adil bagi dua pihak yang bertikai,” ujarnya.

Bawati yang tinggal di Balinuraga sejak tahun 1963 menambahkan, warga di desa-desa tersebut sebetulnya pernah hidup berdampingan. ”Di awal masa transmigrasi di Balinuraga, antarwarga saling bantu. Keharmonisan itu harus bisa dikembalikan,” ujarnya.

Pengungsi

Kemarin, warga yang mengungsi di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Bandar Lampung, kesulitan air bersih. Jika kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan mereka terjangkit diare.

Para pengungsi ditampung di empat aula. Setiap aula dihuni sekitar 400 orang. Terdapat 20 kamar mandi yang tak memadai untuk mereka.

Ajun Komisaris Besar Harseno, petugas di pengungsian, mengatakan, daerah itu termasuk area yang sulit air. Selama ini, untuk kebutuhan 186 siswa SPN, tak cukup dengan menggunakan air dari PDAM sehingga terpaksa dibuat sumur bor.

Kemarin sore, jumlah pengungsi berangsur berkurang, dari 1.700 menjadi 1.410 orang. Sebagian telah dijemput keluarga.

Anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi, menilai, merebaknya sejumlah konflik horizontal di beberapa daerah belakangan ini menunjukkan masih lemahnya kapasitas dan koordinasi intelijen.

Peneliti Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, Rizal Panggabean, berpendapat, permulaan konflik di Lampung sepatutnya dideteksi sejak dini. Konflik ini muncul sejak Januari lalu, lalu Agustus, dan Oktober.(HAR/HEI/CAL/COK/ONG/ABK/AYS)