Kemiskinan Makin Mengancam Kota

Jakarta, Kompas - Kemiskinan dan ketidaksetaraan semakin mengancam kota-kota di negara berkembang. Hal itu karena sebagian besar penduduknya hidup dengan fasilitas di bawah standar tanpa akses cukup ke infrastruktur perkotaan.

Hal itu terungkap dalam Seminar Internasional Tropical-Eco Settlement Ke-3: Deprivasi Perkotaan: Tantangan Permukiman Perkotaan yang Berkelanjutan, di Jakarta, Rabu (31/10).

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Ekonomi dan Investasi Setia Budhy Algamar mengemukakan, kemiskinan menjadi masalah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan itu tecermin dari kurangnya akses masyarakat terhadap infrastruktur wilayah, transportasi publik, dan permukiman layak huni.

Saat ini, 52 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Tekanan arus urbanisasi belum ditunjang kemampuan negara menyiapkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai sehingga terjadi keterbatasan akses penduduk ke beragam fasilitas perkotaan, seperti sanitasi, transportasi publik, dan permukiman.

Deprivasi atau masalah perkotaan bertambah kompleks akibat pola pembangunan yang tidak merata. Terjadi kesenjangan dalam distribusi dan pelayanan infrastruktur. Selain itu, urbanisasi juga memicu degradasi lingkungan yang parah.

Di sisi lain, semakin tinggi penduduk di perkotaan mendorong produk domestik bruto di perkotaan semakin naik.

Setia Budhy Algamar menambahkan, pemerintah mendorong pengembangan perkotaan berwawasan lingkungan, baik di kota kecil, sedang, besar, maupun metropolitan. Kota ramah lingkungan tidak sebatas penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), tetapi juga efisiensi penggunaan ruang, efektivitas penggunaan transportasi publik, tingkat emisi yang dihasilkan individu, serta arus kepadatan lalu lintas.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Anita Firmanti mengemukakan, pihaknya tahun ini akan menerbitkan pedoman tentang kawasan kota berwawasan lingkungan. Kota berwawasan lingkungan memiliki beberapa parameter, di antaranya upaya pemda memperbaiki lingkungan, seperti tingkat RTH, pengelolaan air limbah, dan sampah.

Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Presiden Boediono saat menerima Richard Green Lugar (80), senator Amerika Serikat dari Indiana, mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 6 persen dan dalam jangka menengah berkisar 7-8 persen per tahun. Yang tak kalah penting dari pertumbuhan tersebut adalah kualitas pembangunan itu.

Untuk itu, penduduk miskin yang hidup dengan pendapatan setara di bawah 2 dollar AS per hari juga menjadi prioritas pemerintah. (LKT/WHY)