Pengentasan Kemiskinan, Dasar Mengatasi Rumah Kumuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampai saat ini, definisi "rumah kumuh" dan "permukiman kumuh" belum memiliki bentuk universal. Hampir setiap instansi memiliki kriteria dan definisinya sendiri menyangkut hal tersebut.

Asisten Deputi Perumahan Swadaya Kemenpera Heri Eko Purwanto mengatakan, setidaknya ada tujuh kriteria untuk menilai sebuah rumah dapat dikatakan kumuh atau tidak. Kriteria tersebut adalah luas rumah, jenis lantai, jenis atap, bahan pembuat dinding, listrik, MCK, dan konsumsi air minum pemilik rumah tersebut.

Mengacu dari kriteria yang sudah disebutkan itu, sampai saat ini rumah kumuh di Indonesia berjumlah sangat banyak. Berdasarkan data BPS pada 2008, setidaknya ada 7 juta unit rumah berlantai tanah, 6 juta unit rumah berdinding non-permanen, 4,5 juta unit rumah berada dalam kondisi rusak, dan 1 juta rumah beratap daun.

Dalam diskusi membahas solusi perumahan rakyat yang diadakan oleh Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Selasa (30/10/2012) kemarin, pengamat properti Panangian Simanungkalit mengungkapkan, bahwa pemerintah baru dapat mengatasi masalah rumah kumuh setelah berhasil mengentaskan kemiskinan. Pasalnya, dari sekitar 200 juta rakyat Indonesia, sebagian besar penduduk memilih tinggal di kota tanpa memiliki modal cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

"Masyarakat yang melakukan urbanisasi pada umumnya memiliki daya beli yang rendah, terutama untuk membeli rumah. Mereka terpaksa membangun rumah-rumah non-permanen atau bahkan rumah permanen illegal. Pembangunan ini kemudian menghasilkan daerah kumuh," ujarnya.

Menanggapi pernyataan Panangian, Ketua DPP APERSI Eddy Ganefo juga menyatakan hal serupa. Menurutnya, jika masyarakat memiliki penghasilan dan daya beli kuat, permukiman kumuh sebenarnya tidak akan ada.

Eddy mengatakan, alasan pertama penduduk desa memilih pindah ke kota adalah ketiadaan kesempatan bekerja di daerah asalnya sehingga mereka terpaksa pergi ke kota. Di sisi lain, mereka tidak memiliki pekerjaan dan rumah tinggal.

"Solusinya adalah melarang orang (menjadi) miskin. Jangan sampai ada kemiskinan," ujar Eddy.

Namun, ia juga menekankan pentingnya mengentaskan pola pikir "miskin" dari pikiran orang-orang kaya.

"Orang kaya, jangan jadi orang miskin. Saat ini banyak orang kaya merasa miskin, mereka mengeruk kekayaan," katanya.

Menurut Eddy, pola pikir seperti inilah yang membuat banyaknya korupsi dan pencarian keuntungan besar-besaran yang merugikan rakyat miskin.