Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Akan Periksa PPK Korupsi Vaksin Flu Burung

Kompas.com - 24/10/2012, 22:18 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan, pembangunan fasilitas produksi riset, dan ahli teknologi produksi vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan RI anggaran tahun 2008-2010. Tersangka dalam kasus ini ialah seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen P2PL) di Kemenkes RI, yakni Tunggul P Sihombing yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

"Dalam waktu mendatang, Ketua PPK rencananya akan diperiksa. Tanggal belum diberitahu. Rencananya pekan depan," ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/10/2012).

Namun, hingga saat ini proses penyidikan kasus tersebut masih seputar pemeriksaan vendor-vendor PT Anugerah Nusantara (PT AN). Ada 30 vendor yang telah diperiksa. Hingga kini, belum ada tersangka lain yang ditetapkan penyidik Bareskrim Polri.

"Pemeriksaan vendor-vendor masih berjalan. Vendor sekitar 30, karena ingin melihat secara utuh item per item, kan berbeda-beda. Semuanya mau diinventarisir dulu. Ini termasuk sebagai saksi, salah satu alat bukti, penjelasan dari para vendor yang bekerja sama dengan PT Anugerah Nusantara," papar Boy.

Seperti diketahui, PT Anugerah Nusantara yang sering disebut dalam kasus dugaan korupsi Hambalang pernah disebut menjadi milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Namun, Nazaruddin mengaku telah keluar dari PT AN sejak 2009.

Dalam kasus vaksin flu burung ini, PT AN diduga terlibat dalam penggelembungan harga pengadaan alat tersebut sekitar Rp 350 miliar. Jumlah tersebut, dikatakan Boy, berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara nilai proyek itu diketahui senilai Rp 718,8 miliar.

Sebelumnya, penyidik telah menggeledah PT Bio Farma di Bandung, sebuah gudang di Bandung, sebuah laboratorium yang berada di salah satu universitas di Surabaya, dan juga kantor Ditjen P2PL. Penyidik Bareskrim Polri juga telah memeriksa 15 orang panitia pengadaan barang dan jasa, 15 orang tim teknis, dan 11 orang staf PT Biofarma.

Sejumlah barang pun telah disita dari lokasi tersebut, antara lain peralatan untuk produksi vaksin flu burung serta uang hasil pengembalian sejumlah Rp 224 juta dan 31.200 dollar AS yang telah menjadi barang bukti Bareskrim Polri.

Berita selengkapnya, ikuti di topik  "Dugaan Korupsi Vaksin Flu Burung"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com