Pemerintah Tak Konsisten soal Penghentian Pemekaran

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah pusat dan DPR dinilai tidak konsisten menjalankan moratorium pemekaran daerah. Salah satunya, hingga kini terus muncul dorongan untuk mengegolkan pemekaran di Papua Barat.

"Pemerintah dan DPR tidak konsisten menjalankan apa yang sudah disepakatinya bersama dan terus melakukan pelanggaran yang sangat serius dan mencederai tujuan utama dari pemekaran daerah, yaitu dalam kerangka penataan wilayah dan akselerasi pembangunan," ucap Yan Christian Warinussy, Direktur Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Bantuan Hukum Manokwari (LP3BH), Selasa (22/10/2012).

Pernyataan itu disampaikan menanggapi persetujuan atas pemekaran beberapa daerah baru yang menjadi bahan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akhir-akhir ini. Beberapa daerah pemekaran yang diusulkan antara lain Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Yan mengatakan, fenomena ini menunjukkan pemerintah pusat tidak pernah mau melihat bahwa tujuan pemekaran daerah otonom untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Tudingan ini didasarkan kenyataan di lapangan, pemekaran dimanfaatkan elit untuk mengambil kekuasaan dan keuntungan.

"Apalagi untuk Papua dan Papua Barat, orang asli Papua sebagai sasaran utama dalam konteks penyelenggaraan kebijakan otonomi khusus di Tanah Papua, justru mengalami banyak sekali ketertinggalan dari aspek-aspek penting," lanjutnya.

Ia mencontohkan kemampuan baca tulis, jumlah penduduk tamat sekolah dasar dan lanjutan pertama, tingkat kesehatan dan gizi, angka kematian bayi dan ibu, maupun populasi serta ketersediaan sumber daya manusia pada bidang-bidang kerja yang penting.

Kualitas hidup dan kapasitas orang asli Papua tidak naik signifikan meski pemekaran daerah bertujuan mendekatkan berbagai pelayanan pemerintah. "Justru pemekaran yang terjadi tidak serta merta mampu menjawab masalah yang dihadapi orang-orang Papua, tapi justru hanya memberi keuntungan bagi para elite politik dan birokrat daerah serta memacu migrasi penduduk dari luar Papua yang justru senantiasa menjadi faktor pemicu terjadinya marginalisasi ekonomi, politik dan sosial-budaya di Tanah Papua," paparnya.

Ia mengatakan, pemerintah dan DPR seharusnya menggelar evaluasi kritis atas keberadaan kurang lebih 205 Daerah Otonom Baru [DOB] di seluruh Indonesia. Dalam berbagai pernyataan, berbagai pihak mengakui banyak kegagalan pemekaran di daerah, termasuk beberapa DOB di Tanah Papua.