Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Kami Populer karena Konsisten

Kompas.com - 16/10/2012, 08:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai terpopuler (baca: Survei LSN: PDI-P Terpopuler, Pemilih Gerindra Terloyal)

Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menilai hasil survei itu adalah buah dari sikap konsisten partai berlambang banteng moncong putih ini.

"Ini karena sikap partai yang konsisten saja terhadap apa yang diputuskan. PDI-P ingin terus secara konsisten menjadikan partai sebagai gerak politik, partai harus penuh cerita terhadap masalah yang diperjuangkan, baik di tingkat nasional maupun daerah," papar Tjahjo, Selasa (16/10/2012), di Jakarta.

Ia mencontohkan sikap partainya yang mendukung RUU Keistimewaan Yogyakarta, penolakan kenaikan tarif dasar listrik dan harga bahan bakar minyak, mendukung perubahan di DKI Jakarta, perlunya ketahanan pangan, serta memperjuangkan nasib buruh, petani, dan nelayan.

"Tanggung jawab politik partai harus membangun gerakan. Kalau belum mampu menggerakkan elemen masyarakat, berarti belum menjadi partai politik," katanya.

Menurutnya, hal lain yang membuat PDI-P popler karena kepengurusannya yang lengkap mulai dari struktur pusat sampai kelurahan, desa, hingga RT/RW. Terkait anjloknya suara partai-partai lain, seperti Partai Demokrat dan partai-partai berhaluan massa Islam, Tjahjo enggan berkomentar. 

"Biarlah masyarakat yang menilai soal itu. Hasil survei ini untuk memacu kinerja, konsolidasi, pemantapan, dan pemantapan partai," ujar Tjahjo.

Survei LSN yang dilakukan 10-24 September 2012 menunjukkan, sebanyak 98,8 persen responden mengaku telah mengenal atau minimal mendengar nama PDI-P. Hasilnya terangkum dari wawancara yang dilakukan terhadap 1.230 responden yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia dengan margin of error -/+ 2,8 persen. Di posisi kedua, Partai Golkar (98,1 persen), berturut-turut diikuti Partai Demokrat (97,6 persen), PPP sebanyak (95,2 persen), Gerindra (94,6 persen), PAN (94,5 persen), PKB (93,6 persen), Hanura (92,1 persen), PKS (91,7 persen), dan Nasional Demokrat (83,1 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

    Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

    Nasional
    Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

    Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

    Nasional
    Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

    Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

    Nasional
    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

    Nasional
    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

    KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

    Nasional
    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

    Nasional
    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

    Nasional
    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

    Nasional
    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

    Nasional
    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

    Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

    Nasional
    [POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

    [POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

    Nasional
    Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

    Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com