Polri Jangan Terpecah Sikapi Pidato Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Internal Kepolisian diminta tidak terpecah dalam menyikapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian, khususnya penanganan kasus yang dituduhkan ke penyidik KPK, Komisaris Novel Baswedan.

"Demi kepentingan besar bangsa ke depan, seluruh elemen Polri harus bersatu sepenuh hati," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Jumat (12/10/2012).

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Bengkulu memutuskan menunda sementara penanganan kasus penembakan tersangka pencuri sarang burung walet tahun 2004 di Bengkulu yang menjerat Novel, tetapi Bareskrim Polri menyatakan masih mengevaluasi kasus tersebut.

Presiden dalam pidatonya antara lain mengatakan, keinginan Polri untuk melakukan proses hukum Novel tidak tepat, baik dari segi waktu maupun cara penanganannya.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo telah menegur Kepala Polda Bengkulu Brigjen (Pol) Albertus Julius Benny Mokalu terkait penanganan kasus Novel yang dinilai tidak tepat waktu dan caranya. Namun, Benny membantah. "Saya tidak pernah ditegur Kapolri," ujarnya singkat.

Didi mengatakan, Kepolisian harus berhati-hati terhadap provokasi atau adu domba dari pihak luar yang ingin memperkeruh untuk memecah belah internal Polri. Semua pihak, kata dia, ingin wibawa dan citra Polri kembali baik.

"Polisi diharapkan tidak salah dalam penanganan kasus Novel dengan benar-benar melihat dan memahami suasana kebatinan masyarakat. Sesungguhnya pidato Presiden juga lahir dari aspirasi dan suasana kebatinan masyarakat terhadap Polri," pungkas anggota Komisi III DPR itu.

Berita-berita terkait bisa diikuti dalam topik: POLISI VS KPK