Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

28 Penyidik Pindah ke KPK, Apa Kata Wakapolri?

Kompas.com - 05/10/2012, 17:28 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Nanan Sukarna mengaku tak mengetahui pasti alasan 28 penyidik KPK asal kepolisian yang  memilih bekerja di komisi antikorupsi. Mantan Kapolda Sumatera Utara ini pun hanya bisa menduga-duga.

 

"Manusia, maksud saya, kadang terpengaruh kognitif. Wah, ini enak nih gaji besar, misalkan begitu. Mungkin saya salah bilangnya," ungkap Nanan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2012).

Pendapatan yang lebih besar bisa saja menjadi salah satu alasan para penyidik tersebut. Nanan menyinggung, jika mereka kembali ke institusi Polri, pendapatan tak dapat mencukupi kehidupan yang kini telah dijalani anggotanya. Nanan memaparkannya secara terang-terangan.

"Tapi, siapa tahu sudah nyicil rumah, dengan gaji di KPK, kan gede. Kalau polisi, begitu pindah 'waduh nyicil gimana nih'. Misalkan begitu," lanjut Nanan.

Selain soal pendapatan yang lebih besar, Nanan juga menyinggung masalah idealisme para penyidik. Mereka memilih di KPK karena merasa independen menangani kasus korupsi tanpa pandang bulu. Mereka bekerja sesuai keinginan hati untuk memberantas korupsi di Indonesia.

"Luar biasa idealisme itu," kata Nanan.

Nanan mengatakan, Korps Bhayangkara memungkinkan penyidiknya untuk mengundurkan diri.

"Boleh saja. Itu hak. Tapi ajukan dulu. 'Pak, saya mau di KPK saja, ah. Lebih enak, lebih santai. Boleh, tapi ada prosedur," terang Nanan.

Di samping itu, Nanan menegaskan, pihak Polri memberi kebebasan para anggotanya untuk menentukan pilihannya. Namun, para penyidik tersebut diminta tidak melupakan aturan yang berlaku di institusi Polri.

Dalam aturannya, mereka diminta untuk mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu kepada pimpinan Polri. Kenyataannya, pada 2 oktober 2012 pimpinan KPK menyatakan telah mengangkat 28 penyidik menjadi pegawai tetapnya.

Berita terkait minimnya penyidik di KPK dapat diikuti dalam topik "KPK Krisis Penyidik"

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

    PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

    Nasional
    Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

    Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

    Nasional
    Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

    Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

    Nasional
    162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

    162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

    Nasional
    34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

    34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

    Nasional
    KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

    KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

    TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

    Nasional
    Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

    Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

    Nasional
    PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

    PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

    Nasional
    Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

    Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

    Nasional
    Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

    Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

    Nasional
    Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

    Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

    Nasional
    Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

    Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

    Nasional
    Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

    Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

    Nasional
    Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

    Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com