NU Harus Pelopori Gerakan Kembali ke Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com--Ketua Umum Gerakan Kebangsaan Rakyat Semesta Indonesia Wisnu HKP Notonagoro menyatakan Nahdlatul Ulama harus mempelopori gerakan kembali ke Pancasila yang merupakan roh sekaligus jatidiri bangsa.

"NU perlu mempelopori dan mengajak seluruh komponen kebangsaan yang masih cinta NKRI untuk mempertahankan eksistensi bangsa berdasar Pancasila," kata Wisnu dalam diskusi bertajuk "Dampak Liberalisme Politik Ketatanegaraan dan Ketahanan Nasional" di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis.

Diskusi yang merupakan rangkaian acara pra-Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU itu juga menampilkan pembicara Direktur Eksekutif Global Future Institute Hendrajit dan Wakil Sekjen PBNU Mun’im DZ.

Menurut Wisnu, kembali ke Pancasila merupakan solusi kreatif untuk mengembalikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat di negeri sendiri tanpa campur tangan asing.

"Sekarang kita telah kehilangan roh dan jatidiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat di tanah leluhur bangsa sendiri, bumi nusantara ini," kata penulis buku "Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia" itu.

Sebagai organisasi yang turut meletakkan dasar negara, kata Wisnu, NU harus ikut menentukan arah dan perjalanan bangsa agar tetap di dalam koridor cita-cita kemerdekaan, yang sejak reformasi justru semakin bergeser.

"Reformasi 1998 yang pada waktu itu diharapkan dapat memperbaiki kondisi negara yang sedang terpuruk akibat gelombang besar krisis moneter, ternyata malah mengusung agenda asing yang justru membuat negara ini sekarang sepenuhnya berada di dalam pengawasan dan kendali asing," katanya.

Wisnu yakin bahwa mayoritas rakyat tidak nyaman, bahkan terancam, dengan demokrasi liberal ala Barat yang saat ini dipraktikkan di Indonesia.

Hal itu, menurut dia, dibuktikan dengan hasil survei LSI pada 2006 yang menunjukkan 69,6 persen rakyat masih menghendaki sistem kenegaraan berdasarkan Pancasila, 11 persen menginginkan negara Islam, dan 3,5 persen menginginkan demokrasi liberal ala Barat.

"Dari hasil survei tersebut artinya bahwa 3,5 yang menginginkan Indonesia menganut sistem demokrasi liberal adalah kekuatan tirani minoritas yang sekarang menguasai negeri ini melalui pintu reformasi 1998," katanya.

Sementara itu Hendrajit berpendapat, liberalisme politik, ekonomi, dan sosial budaya sudah selayaknya dipandang sebagai ancaman nasional.